Pemkab Gorontalo Sosialisasikan Aturan Ketenagakerjaan 2026, Perkuat Perlindungan Hak Pekerja dan Pengusaha
Table of Contents
LIMBOTO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja menggelar sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Tahun 2026 dengan fokus pada penguatan hubungan industrial.
Kegiatan yang berlangsung Kamis (19/11/2026) tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, S.Pd., M.H., bertempat di Gedung Agrindo Coffee Station, Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
Sosialisasi yang diselenggarakan melalui Bidang Hubungan Industrial (HI) ini diikuti sekitar 30 peserta, terdiri dari pimpinan HRD perwakilan 15 perusahaan serta unsur tenaga kerja.
Sejumlah narasumber dihadirkan untuk memberikan pemahaman terkait regulasi ketenagakerjaan dan penyelesaian persoalan hubungan industrial. Mereka di antaranya Sekda Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dr. Sumanti Maku, M.Si., M.H., Ketua FSPMI Provinsi Gorontalo, PPNS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo Mohamad Jodi Panto Biludi, S.H., serta pengurus APINDO Kabupaten Gorontalo.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Kerja Bupati Drs. Cokro R. Katilie, M.Pd., Dr. Rahmat W. Pomalingo, S.Hut., M.Si., serta sejumlah undangan lainnya.
Usai membuka kegiatan sekaligus menyampaikan materi, Sekda Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat hubungan tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja melalui asosiasi atau serikat pekerja.
Menurutnya, hubungan yang harmonis dan kolaborasi yang baik antara ketiga unsur tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, serta memberikan kepastian pemenuhan hak-hak tenaga kerja.
“Dengan hubungan tripartit yang terbangun dengan baik, Insyaallah tenaga kerja akan mendapatkan hak-haknya. Pekerja juga dapat melaksanakan tugas dengan baik, nyaman, dan aman, sehingga diharapkan terjadi penurunan angka pengangguran di Kabupaten Gorontalo,” ujar Sugondo.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Gorontalo, Dr. Sumanti Maku, M.Si., M.H., mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antara pemberi kerja dan pekerja mengenai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan, pemahaman yang sama terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial.
“Intinya, kegiatan ini memberikan persamaan persepsi antara pemberi kerja dan pekerja, sehingga kedua belah pihak memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, perselisihan kerja dapat diminimalkan. Kalaupun terjadi perselisihan, masing-masing pihak sudah mengetahui hak dan kewajibannya,” jelas Sumanti.
Ia menambahkan, pemerintah hadir memfasilitasi komunikasi antara pekerja dan perusahaan agar potensi perselisihan hubungan industrial dapat ditekan.
Sumanti juga berharap setiap perusahaan dapat memastikan seluruh ketentuan kerja yang diberlakukan telah dipahami bersama sebelum mempekerjakan tenaga kerja.
“Harapan kita, sebelum perusahaan mempekerjakan seseorang, ketentuan kerja yang dibuat sudah dipahami bersama oleh para pihak, sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap tercipta hubungan industrial yang lebih harmonis, berkeadilan, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pengusaha.. (*)

