Kejari Lubuk Linggau Tahan Empat Tersangka Korupsi DLH dan PMI, Kerugian Negara Capai Rp1,59 Miliar.

Table of Contents
LUBUK LINGGAU – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuk Linggau melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka dalam dua perkara dugaan tindak pidana korupsi berbeda, Selasa (17/11/2026).

Keempat tersangka tersebut masing-masing tiga orang dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2023-2024 dan satu orang dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan Biaya Penggantian Pengelolaan Darah (BPPD) pada Unit Donor Darah (UDD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2023-2024.

Saat press release, Kepala Seksi Intelijen Kejari Lubuk Linggau, Armein Ramdhani di dampingi Kasi Pidsus Wily Pramudya Ronaldo menyampaikan bahwa penahanan tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilakukan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus.
Dalam perkara dugaan korupsi DLH, tiga tersangka masing-masing berinisial DNF, HP, dan CAN.
DNF diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) periode Januari 2023 hingga Juli 2024. Sedangkan HP menjabat pada bidang yang sama sejak Juli hingga Desember 2024. Sementara CAN merupakan Manager SPBU 24.316.135 Lubuk Linggau.

Ketiganya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lubuk Linggau selama 20 hari, terhitung sejak 17 November hingga 6 Desember 2026.
Dalam perkara ini, penyidik menemukan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan pelumas kendaraan persampahan serta pemeliharaan kendaraan persampahan pada Bidang Persampahan dan RTH DLH Kota Lubuk Linggau.

Total anggaran untuk kedua kegiatan tersebut selama Tahun Anggaran 2023-2024 mencapai Rp7.590.202.150.
Sejumlah dugaan penyimpangan yang ditemukan di antaranya penggunaan anggaran BBM untuk alat berat yang dalam kondisi rusak dan tidak beroperasi, kupon BBM berlebih disertai dugaan pemalsuan tanda tangan, serta pengalihan kupon BBM kepada pihak lain.
Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penerimaan uang cashback dari biaya pemeliharaan kendaraan persampahan.

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, perkara tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp1.502.125.868.

Sementara itu, dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan BPPD pada UDD PMI Kota Lubuk Linggau, Kejari menetapkan dan menahan satu tersangka berinisial Sani. IT.
Tersangka diketahui menjabat sebagai Penanggung Jawab Seksi Penyimpanan dan Pengelolaan Darah UDD PMI Kota Lubuk Linggau.

Penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-04/L.6.11/Fd.1/11/2026 tertanggal 17 November 2026. Tersangka juga ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau, mulai 17 November hingga 6 Desember 2026.

Dalam perkara tersebut, penyidik menduga terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Biaya Penggantian Pengelolaan Darah (BPPD), khususnya pelayanan yang dilakukan secara mandiri oleh pasien umum.

Semestinya, pelayanan BPPD melalui fasilitas pelayanan kesehatan maupun secara mandiri oleh masyarakat dilaksanakan sesuai prosedur operasional yang berlaku.

Namun, penyidik menemukan dugaan ketidaksesuaian antara pencatatan yang dilakukan pihak rumah sakit dengan UDD PMI Kota Lubuk Linggau.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp94.680.000.

Dengan demikian, total kerugian keuangan negara dari kedua perkara dugaan korupsi tersebut mencapai Rp1.596.805.868 atau sekitar Rp1,59 miliar.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dalam perkara DLH disangkakan dengan Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara secara subsidiair, disangkakan Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juncto Pasal 18 UU Tipikor.

Sedangkan tersangka dalam perkara PMI disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Secara subsidiair, Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023.

Kejari Lubuk Linggau menegaskan, penanganan kedua perkara tersebut merupakan bentuk komitmen dalam penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Khusus perkara pengelolaan darah PMI, penindakan juga diharapkan dapat mendorong perbaikan tata kelola pelayanan darah agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat pelayanan darah berkaitan langsung dengan kepentingan kemanusiaan dan kebutuhan masyarakat luas.

Penahanan terhadap keempat tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi serta mempertanggungjawabkan perbuatan para pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum.


          ( Nasrullah ) 

Tak-berjudul81-20250220065525