Isak Tangis Warnai Penahanan Kadis DLHK Pohuwato, Kejari Ungkap 56 Saksi dan 322 Dokumen Bukti
Table of Contents
POHUWATO – Babak baru penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Pohuwato resmi bergulir. Kepala DLHK berinisial SM akhirnya ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato, Kamis (12/11/2026).
Penahanan tersebut dilakukan setelah tim penyidik Kejari Pohuwato melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan sejak Juni 2026. SM ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.
Kepala Kejaksaan Negeri Pohuwato, Arif Ronaldi, S.H., M.H., membenarkan penahanan tersebut saat memberikan keterangan kepada awak media.
Menurut Arif, keputusan penahanan diambil setelah penyidik mengumpulkan berbagai keterangan dan alat bukti yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tersebut.
Dalam proses penyidikan, Kejari Pohuwato telah memeriksa 56 orang saksi dan satu orang saksi ahli. Penyidik juga mengumpulkan sebanyak 322 dokumen yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan sebagai bagian dari alat bukti perkara.
"Tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 56 orang saksi dan satu saksi ahli. Kemudian, terdapat barang bukti berupa 322 dokumen yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan," jelas Arif.
Adapun dugaan penyimpangan yang menjadi objek penyidikan meliputi pengelolaan honorarium, pengadaan suku cadang (sparepart) alat berat, serta penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan DLHK Pohuwato.
Ketiga komponen anggaran tersebut kini menjadi fokus pendalaman penyidik untuk mengungkap bagaimana mekanisme penggunaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban anggaran yang diduga bermasalah.
Namun, suasana berbeda terlihat saat proses penahanan berlangsung. Sejumlah pegawai DLHK tampak hadir menyaksikan langsung ketika SM digiring menuju mobil tahanan Kejaksaan.
Isak tangis juga pecah dari sang istri yang turut menyaksikan momen tersebut. Suasana haru itu mengiringi langkah SM meninggalkan kantor kejaksaan dengan pengawalan petugas.
Penahanan ini menjadi perkembangan penting dalam perkara yang turut menyita perhatian masyarakat Pohuwato. Publik kini menantikan sejauh mana penyidik mampu mengungkap secara terang dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Sejumlah pertanyaan pun masih menunggu jawaban, mulai dari besaran kerugian keuangan negara, pola dugaan penyalahgunaan honorarium, pengadaan suku cadang alat berat, hingga penggunaan BBM.
Selain itu, kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut juga menjadi hal yang patut ditelusuri berdasarkan hasil penyidikan.
Kejari Pohuwato diharapkan menangani perkara ini secara transparan, profesional, dan menyeluruh agar seluruh fakta hukum dapat terungkap serta pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Meski demikian, proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah. Status tersangka tidak serta-merta menghapus hak seseorang untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (red/)
