Eks HGU Talula Jadi Fokus Reforma Agraria, BPN Canangkan Kampung Reforma Agraria di Bukit Aren
Table of Contents
LIMBOTO, 17 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Gorontalo bersama Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kabupaten Gorontalo mulai memperkuat langkah penataan dan pemberdayaan masyarakat melalui Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sekaligus Pencanangan Kampung Reforma Agraria Tahun 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo tersebut berlangsung di ruang rapat Kantor ATR/BPN Kabupaten Gorontalo, Selasa (17/11/2026), dan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, S.Pd., M.H.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Mega Putri Sari, S.T., M.A.P., perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), perwakilan Pangkalan TNI Angkatan Laut Gorontalo, unsur Kodim 1315/KG, pemerintah Kecamatan Pulubala dan Bilato, Kepala Desa Bukit Aren, serta sejumlah instansi dan undangan terkait lainnya.
Dalam keterangannya usai kegiatan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo, Mega Putri Sari, menjelaskan bahwa salah satu agenda penting dalam rapat koordinasi tersebut adalah membahas penataan kembali sebagian lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) Talula yang telah berakhir pada 2008.
Menurutnya, lahan eks HGU Talula memiliki luas sekitar 150 hektare. Namun, tidak seluruh kawasan dapat diusulkan untuk penataan karena sebagian besar wilayahnya masuk dalam kawasan hutan.
BPN berupaya mengusulkan penataan terhadap bagian lahan yang memungkinkan untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan dan kebutuhan pembangunan daerah.
"Untuk eks HGU Talula, luasnya sekitar 150 hektare yang kita lakukan penataan, namun tidak semuanya karena bagian besar termasuk kawasan hutan. Jadi, yang bisa kita tata hanya sebagian," jelas Mega.
Ia mengungkapkan, penataan kawasan tersebut diharapkan dapat mengakomodasi sejumlah kepentingan pemerintah, di antaranya rencana pembangunan pelabuhan, pos keamanan laut dari Lanal, Polsek, kampung nelayan, Koperasi Merah Putih, serta beberapa kebutuhan pemerintah lainnya.
Mega menjelaskan, proses pengusulan penataan eks HGU Talula melibatkan koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria dan pemerintah daerah. Selanjutnya, rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Bupati sebagai kepala daerah untuk diteruskan kepada BPN hingga ke tingkat kementerian.
"Pengusulan ini nantinya akan mengikuti tahapan administrasi sampai ke Menteri ATR/BPN untuk mendapatkan keputusan berupa SK Menteri sebagai dasar penataan," terangnya.
Selain persoalan eks HGU Talula, agenda lainnya adalah pencanangan Kampung Reforma Agraria di Desa Bukit Aren, Kecamatan Pulubala.
Menurut Mega, Desa Bukit Aren dipilih karena sebelumnya telah menjadi lokasi sejumlah program reforma agraria, mulai dari kegiatan redistribusi tanah hingga pemberdayaan masyarakat melalui penataan akses ekonomi.
Ia menegaskan, peran BPN tidak hanya sebatas lembaga administrasi pertanahan yang menerbitkan sertifikat, tetapi juga berupaya menjembatani masyarakat agar dapat memanfaatkan legalitas tanah untuk meningkatkan taraf hidup.
Melalui program penataan akses, BPN melakukan pendataan potensi ekonomi masyarakat, pengelompokan usaha, pembinaan hingga pelatihan berdasarkan potensi yang dimiliki desa.
Dari hasil identifikasi, Desa Bukit Aren memiliki sejumlah potensi ekonomi yang dapat dikembangkan, di antaranya industri kerajinan karawo, sektor pertanian jagung, tanaman nilam, dan pala.
Potensi tersebut diharapkan dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan instansi pemerintah yang memiliki program bantuan, pembinaan, serta akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun kelompok usaha pertanian.
"Kita ingin masyarakat yang sudah memiliki tanah dan sertifikat tidak hanya berhenti pada kepemilikan dokumen, tetapi juga mampu memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan ekonomi produktif. Karena itu, BPN berupaya membuka peluang dan menjembatani mereka dengan akses permodalan serta para pelaku usaha," ungkapnya.
Mega menambahkan, keberhasilan Kampung Reforma Agraria tidak dapat diwujudkan oleh BPN sendiri. Diperlukan keterlibatan dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, instansi teknis, maupun pihak terkait lainnya.
Melalui pencanangan tersebut, Desa Bukit Aren diharapkan menjadi kawasan percontohan pengembangan potensi ekonomi masyarakat berbasis pemanfaatan tanah yang produktif dan berkelanjutan.
Dengan demikian, pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Gorontalo tidak hanya berorientasi pada penataan aset atau kepastian administrasi kepemilikan tanah, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan optimalisasi potensi lokal. (red/)

