Bincang Santai di FINEXPO, Sanco Simanullang Ajak Gubernur Gorontalo dan Semua Pihak Bidik Juara 1 Nasional UCJ

Table of Contents

Gorontalo — Suasana santai mewarnai kunjungan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail bersama Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Drs. H. Sofian Ibrahim, M.Si., Bupati Boalemo Drs. H. Rum Pagau, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert H.P. Sianipar saat berjalan mengunjungi sejumlah stan dalam rangka FINEXPO Bulan Inklusi Keuangan 2026 di Citimall Gorontalo, Sabtu (31/10/2026) malam.

Ketika singgah di stan BPJS Ketenagakerjaan, rombongan terlibat dalam bincang santai bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo, Dr. Ir. Sanco Simanullang mengenai peluang Gorontalo meningkatkan pencapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sekaligus menjadi provinsi dengan tingkat perlindungan pekerja terbaik di Indonesia.

Dalam suasana akrab tersebut, Sanco menyampaikan bahwa Gorontalo sebenarnya memiliki modal yang kuat untuk mencapai prestasi nasional. 

Menurutnya, capaian yang telah diraih selama ini perlu dijadikan pijakan untuk melangkah lebih jauh.

"Tahun lalu, posisi UCJ Gorontalo menjadi yang tertinggi di seluruh provinsi kawasan Sulawesi dan Maluku, serta berada di peringkat kelima nasional. Bahkan, berdasarkan perkembangan yang kami pantau, saat ini Gorontalo sudah bergerak ke peringkat keempat nasional," ungkap Sanco.

Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan bahwa dengan kerja bersama, Gorontalo mempunyai peluang untuk bersaing di tingkat nasional. Karena itu, target menjadi juara pertama nasional bukan sesuatu yang mustahil untuk diperjuangkan pada tahun mendatang.

Dalam perbincangan tersebut, Sanco menyampaikan sejumlah gagasan yang dapat dipertimbangkan bersama oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPJS Ketenagakerjaan, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Ia mengusulkan agar percepatan UCJ menjadi salah satu agenda kolaborasi lintas sektor, dengan pendekatan yang sederhana, terukur, dan berorientasi pada perlindungan pekerja.

Menurut Sanco, ada beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan bersama.

Pertama, memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan pekerja melalui program dan penganggaran yang sesuai dengan ketentuan.

Kedua, mendorong perusahaan agar tidak hanya memastikan perlindungan bagi pekerja di lingkungan usahanya, tetapi juga berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk membantu pekerja rentan.

Ketiga, memperluas perlindungan bagi pekerja informal, seperti petani, nelayan, pedagang kecil, pengemudi, dan pelaku UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah.

Keempat, mengoptimalkan peran organisasi perangkat daerah, pemerintah desa, perbankan, lembaga keuangan, serta berbagai organisasi dan komunitas dalam memperluas kepesertaan.

Kelima, membangun sistem pemantauan bersama agar perkembangan kepesertaan dan kebutuhan perlindungan pekerja dapat diketahui secara berkala sampai ke tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

"Ini sebenarnya bukan semata-mata pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan. Kalau pemerintah daerah, perusahaan, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, dampaknya akan jauh lebih besar. Kita ingin semakin banyak pekerja terlindungi, dan pada saat yang sama Gorontalo bisa mencatatkan prestasi nasional," ujar Sanco.

Ia menambahkan, pencapaian UCJ tidak seharusnya hanya dipandang sebagai perlombaan peringkat. Lebih dari itu, keberhasilan sesungguhnya adalah ketika semakin banyak pekerja dan keluarganya mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja maupun kematian.

Gagasan tersebut mendapat respons positif dari Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.

Dalam perbincangan santai itu, Gubernur mempersilakan gagasan tersebut untuk dibahas lebih lanjut dan meminta agar dipersiapkan tim yang dapat bekerja bersama untuk persiapan di 2027.

"Silakan dibahas dan disiapkan tim secara bersama-sama,  segera duduk dan dibahas bersama," demikian respons Gubernur sebagaimana disampaikan dalam perbincangan tersebut.

Ditempat yang sama,  Bupati Boalemo Drs. H. Rum Pagau menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan langkah perlindungan pekerja yang akan diperjuangkan melalui APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam perbincangan tersebut, Bupati juga menyoroti pentingnya melibatkan perusahaan melalui program CSR serta memperluas perlindungan kepada pekerja informal, terutama petani yang jumlahnya cukup besar di Kabupaten Boalemo.

"Sudah kita siapkan, bahkan melibatkan dan menghimbau kontribusi perusahaan perusahaan  lewat CSR. Kita bergotong royong semua. Termasuk juga petani petani lewat dinas pertanian, " Ujarnya. 

Langkah tersebut dinilai strategis karena perlindungan pekerja tidak hanya dibutuhkan oleh mereka yang bekerja di sektor formal, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada kegiatan pertanian dan usaha mandiri.

Bagi Kabupaten Boalemo, perluasan perlindungan petani dapat menjadi salah satu agenda penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat pencapaian UCJ.

Sanco menyambut baik perhatian Bupati tersebut. Menurutnya, inisiatif pemerintah kabupaten yang disertai dukungan penganggaran, keterlibatan perusahaan, serta pendataan pekerja yang akurat dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan perlindungan pekerja di Gorontalo.

Ia berharap langkah yang dipersiapkan Boalemo dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya untuk mengembangkan pendekatan sesuai dengan karakteristik pekerja dan potensi ekonomi masing-masing daerah.

Kunjungan dalam rangka FINEXPO Bulan Inklusi Keuangan 2026 tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan industri jasa keuangan.

Kehadiran Kepala OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Robert H.P. Sianipar dalam rombongan menjadi bagian dari suasana pertemuan yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan di sektor keuangan.

Ke depan, keterlibatan perbankan dan lembaga jasa keuangan dapat didorong melalui edukasi kepada nasabah, perluasan informasi mengenai manfaat perlindungan pekerja, pengembangan kemitraan, serta dukungan terhadap program perlindungan pekerja rentan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan masing-masing lembaga.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mempertemukan agenda inklusi keuangan dengan perlindungan sosial ketenagakerjaan sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat.

Sanco menilai, untuk mencapai posisi pertama nasional, Gorontalo memerlukan gerakan bersama yang konsisten dan tidak hanya bergantung pada satu instansi.

Pemerintah provinsi dapat berperan dalam mengoordinasikan kebijakan dan kolaborasi lintas kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota dapat memperkuat pendataan, penganggaran, serta perlindungan pekerja sesuai kemampuan fiskal dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, perusahaan, perbankan, dan lembaga lainnya dapat mengambil peran melalui kemitraan yang terukur.

Menurutnya, langkah percepatan juga perlu disertai evaluasi rutin agar setiap daerah mengetahui perkembangan pencapaian dan kelompok pekerja yang masih membutuhkan perlindungan.

"Harapan kami sederhana. Kita ingin Gorontalo semakin maju dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Kalau tahun lalu kita sudah berada di peringkat kelima nasional dan sekarang bergerak ke peringkat keempat, mengapa kita tidak berusaha bersama untuk mencapai peringkat pertama?" tutur Sanco.

Ia menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan ajakan untuk bekerja bersama, bukan semata-mata mengejar penghargaan.

"Yang paling penting bukan hanya menjadi juara, tetapi memastikan pekerja kita terlindungi. Kalau perlindungan semakin luas, pekerja lebih tenang, keluarga lebih terlindungi, dan daerah juga memperoleh manfaat sosial dan ekonomi. Kalau kemudian Gorontalo menjadi juara satu nasional, itu menjadi kebanggaan bersama," tambahnya.

Perbincangan santai di sela-sela FINEXPO tersebut diharapkan menjadi awal dari pembahasan yang lebih konkret antara Pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah kabupaten/kota, BPJS Ketenagakerjaan, OJK, industri jasa keuangan, dan dunia usaha.

Dengan semangat kolaborasi, Gorontalo memiliki peluang untuk melanjutkan capaian yang telah diraih sekaligus memperluas perlindungan bagi seluruh pekerja, termasuk mereka yang selama ini belum tersentuh program jaminan sosial ketenagakerjaan. (red/)