Arman Naway Tegaskan Pembahasan TPP ASN Boalemo Sudah Tuntas di Banggar, Realisasi Jadi Kewenangan Pemda
Table of Contents
BOALEMO – Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Boalemo sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), Arman Naway, S.H., memberikan klarifikasi terkait sorotan terhadap belum cairnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Kepada media, Minggu (22/11/2026), Arman menegaskan bahwa persoalan TPP tersebut sebenarnya telah dibahas dan disepakati antara Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, kesepakatan pemberian TPP telah melalui pembahasan anggaran. Namun, dalam tahapan evaluasi masih terdapat proses panjang yang harus diselesaikan, terutama terkait penetapan peraturan pelaksana atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
"Urusan TPP ini, Banggar dan TAPD sudah sepakat dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 terkait pemberian TPP. Namun, saat evaluasi masih menemui proses panjang dalam penetapan peraturan pelaksana atau Perkada, termasuk tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum," jelas Arman.
Ia juga menyampaikan bahwa pembahasan di tingkat Banggar yang dilaksanakan pekan lalu telah menyelesaikan tahapan yang menjadi kewenangan legislatif. Dengan demikian, proses selanjutnya, khususnya realisasi pembayaran, diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangannya.
Menanggapi sorotan yang menyebut DPRD Boalemo terkesan diam terhadap persoalan TPP ASN, Arman menilai anggapan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
Menurutnya, dalam setiap pembahasan anggaran, persoalan TPP selalu menjadi bagian dari penjelasan dan pembahasan antara Banggar dan TAPD.
"Saya rasa DPRD bukan berarti diam. Karena setiap kali pembahasan, persoalan ini selalu didahului dengan penjelasan," ungkapnya.
Arman bahkan mengaku telah meminta Sekretariat DPRD agar lebih aktif mempublikasikan setiap agenda dan hasil pembahasan DPRD. Ia berharap sekretariat dapat menjalankan peran sebagai pusat informasi kegiatan para anggota dewan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan berimbang.
"Saya selaku anggota Banggar meminta kepada sekretariat untuk mempublikasikan setiap pembahasan dan menjadikan sekretariat sebagai corong informasi agenda anggota DPRD, agar informasi yang diterima masyarakat bisa berimbang," tegasnya.
Lebih lanjut, Arman mengingatkan bahwa DPRD bukan lembaga yang hanya berkaitan dengan penggunaan atau penghabisan APBD. DPRD memiliki fungsi dan tanggung jawab kelembagaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Terkait adanya dugaan ketimpangan maupun kesalahan dalam proses administrasi pemerintahan yang berpotensi menghambat pembayaran TPP, ia menilai hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera ditertibkan.
"Kalau soal adanya ketimpangan dan kesalahan yang terjadi, saya rasa itu merupakan urusan administrasi pemerintahan yang harus ditertibkan," pungkasnya.
Klarifikasi tersebut menjadi penjelasan dari pihak legislatif atas sorotan publik mengenai keterlambatan pembayaran TPP ASN Boalemo. Di sisi lain, kepastian penyelesaian regulasi dan jadwal pencairan tetap menjadi hal yang dinantikan para ASN.
Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah untuk menuntaskan proses administrasi sehingga hak tambahan penghasilan ASN yang telah dibahas dalam APBD Perubahan 2026 dapat segera direalisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. (red/)

