Angka Kemiskinan Kabupaten Gorontalo Masih 14 Persen, BPS Dorong Sinergi Lintas OPD
Table of Contents
KABUPATEN GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam menekan angka kemiskinan di daerah.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melalui Bidang PPM tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Gorontalo, H. Sofyan Puhi, S.T., pada Selasa (27/10/2026), bertempat di Puri Manggis Ballroom, Hotel Aston, Kota Gorontalo.
Rakor ini diikuti sekitar 75 peserta yang terdiri dari unsur akademisi, penyandang disabilitas, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, PDAM, Tim Penggerak PKK, serta instansi terkait lainnya.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakil Bupati Gorontalo H. Tonny S. Junus, Sekretaris Daerah Sugondo Makmur, S.Pd., M.H., para asisten daerah, Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo Dr. Bambang Supriyanto, M.Si., serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo Dr. Suparno, S.ST., S.E., M.Si.
Hadir pula Ketua Baznas Kabupaten Gorontalo Sukri Moonti, Sekretaris Bappeda Ahmad Daud Lumbengi, S.E., M.E., seluruh pimpinan OPD dan camat se-Kabupaten Gorontalo.
Adapun materi dalam rakor tersebut disampaikan oleh Bupati Gorontalo H. Sofyan Puhi, Wakil Bupati H. Tonny S. Junus, Kepala Bappeda Dr. Bambang Supriyanto, serta akademisi Prof. Syarwani Canon.
Usai menghadiri kegiatan, Kepala BPS Kabupaten Gorontalo, Dr. Suparno, menyampaikan bahwa rakor evaluasi tersebut merupakan langkah positif pemerintah daerah untuk menyelaraskan berbagai program dan kegiatan OPD dalam upaya pengendalian kemiskinan.
Menurutnya, angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo masih berada di kisaran 14 persen sehingga membutuhkan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan.
“Ini sebenarnya bagian dari upaya pemerintah untuk pengendalian dan penanganan kemiskinan. Kegiatan ini sangat positif karena meramu berbagai pendapat dan program dari seluruh OPD untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo,” ungkap Suparno kepada awak media.
Ia menjelaskan, BPS turut berperan melalui kegiatan survei untuk mengetahui kondisi serta tingkat kemiskinan masyarakat. Data yang dihasilkan menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan menentukan program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.
Suparno juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, OPD, hingga instansi terkait lainnya. Menurutnya, koordinasi yang baik akan membantu memastikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berjalan lebih terarah dan efektif.
“Harapannya, sinergitas antarinstansi dan antar-OPD harus semakin erat supaya kebijakan pengendalian kemiskinan menjadi lebih terarah. Dengan adanya sinergi ini, kita juga bisa menghindari duplikasi bantuan kepada masyarakat sehingga bantuan dapat disalurkan secara lebih merata kepada mereka yang membutuhkan,” jelasnya.
Ia menilai pelaksanaan rakor tersebut sangat bermanfaat karena menjadi ruang evaluasi bersama untuk menyelaraskan program, memperkuat koordinasi, serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Melalui rakor evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo diharapkan dapat memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, sehingga program penanggulangan kemiskinan pada 2026 dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (red/)
