Kemarau Picu Krisis Pangan, Arman Naway Soroti Ketimpangan Data DTSEN dalam Penyaluran Bantuan Beras
BOALEMO — Musim kemarau yang melanda sejumlah wilayah mulai memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.
Di tengah kondisi tersebut, bantuan pangan pemerintah melalui Perum Bulog menjadi salah satu harapan masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan keluarga. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, masih ditemukan persoalan terkait ketepatan sasaran penerima bantuan yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Masyarakat penerima bantuan pangan ditetapkan berdasarkan kelompok desil, khususnya desil 1 sampai dengan 4. Persoalan muncul ketika data tersebut dinilai belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya di lapangan.
Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Arman Naway, mengaku menerima sejumlah keluhan dari para kepala desa terkait persoalan tersebut.
Menurutnya, pemerintah desa saat ini berada pada posisi yang cukup sulit karena menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat ketika terjadi ketidaksesuaian penerima bantuan.
“Keluhan masyarakat banyak disampaikan kepada pemerintah desa. Ada warga yang merasa kondisi ekonominya lebih membutuhkan, tetapi justru tidak mendapatkan bantuan. Sementara ada penerima yang secara kondisi rumah dan kehidupannya dinilai masih lebih layak,” ujar Arman, Rabu (2/9/2026).
Arman mengatakan, persoalan ini tidak semata-mata menjadi kesalahan pemerintah desa. Sebab, desa pada dasarnya menjalankan distribusi berdasarkan data penerima yang telah ditetapkan.
“Desa juga berada dalam posisi sulit. Mereka menerima keluhan masyarakat, sementara data penerima sudah ditentukan berdasarkan DTSEN,” katanya.
Jangan Sampai Beras Kembali, Sementara Masih Ada yang Membutuhkan
Arman menilai, persoalan ketepatan data memang harus diperbaiki. Namun, proses perbaikan data membutuhkan waktu, sementara kebutuhan masyarakat terhadap pangan terjadi sekarang.
Ia menanggapi adanya imbauan agar masyarakat proaktif melaporkan perubahan kondisi sosial ekonominya untuk dilakukan pemutakhiran desil.
Menurut Arman, mekanisme tersebut tetap penting untuk perbaikan data ke depan. Tetapi jangan sampai proses administrasi dan pemutakhiran data membuat bantuan yang sudah tersedia tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau masih harus mengajukan perubahan desil, itu masih membutuhkan waktu. Sementara saat ini beras sedang disalurkan. Daripada dikembalikan, padahal masih ada masyarakat yang lebih layak menerima, seharusnya dibagikan saja,” tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi musim kemarau harus menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan di lapangan. Ketika daya beli masyarakat menurun dan kebutuhan pangan meningkat, bantuan beras memiliki arti yang sangat penting bagi keluarga berpenghasilan rendah.
“Sekarang ini kita sedang menghadapi kemarau dan potensi krisis pangan. Masyarakat membutuhkan bantuan itu saat ini, bukan nanti setelah proses perubahan data selesai,” ujar Arman.
Dorong Evaluasi Mekanisme Penyaluran
Arman berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan pangan, khususnya ketika ditemukan kondisi nyata di lapangan yang berbeda dengan data penerima.
Ia mendorong agar terdapat ruang bagi pemerintah desa untuk menyampaikan temuan faktual terkait kondisi penerima kepada pihak terkait sehingga persoalan ketidaktepatan sasaran tidak terus berulang.
Menurutnya, DTSEN harus menjadi instrumen untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran, bukan justru menjadi persoalan baru ketika kondisi masyarakat di lapangan telah berubah.
“Data itu penting, tetapi data juga harus mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Jangan sampai ada warga yang secara nyata lebih membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan hanya karena persoalan desil,” katanya.
Arman menegaskan bahwa pemerintah desa, pemerintah daerah, BPS, dan pihak terkait perlu membangun koordinasi yang lebih baik dalam melakukan pemutakhiran data.
“Yang kita perjuangkan bukan soal siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang paling penting adalah bagaimana bantuan pangan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam kondisi kemarau seperti sekarang,” pungkasnya. (Rey)
