Jembatan Putus Bertahun-tahun, Arman Naway Turun Langsung: Akses Panen Terhambat, Anak Sekolah Terancam

Table of Contents

BOALEMO — Kondisi jembatan yang menjadi akses vital masyarakat di Dusun Mootilango, Desa Bongo IV, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, kembali menjadi sorotan.

Betapa tidak, akses yang menghubungkan permukiman warga dengan kawasan pertanian tersebut hingga kini masih dalam kondisi terputus dan hanya dapat dilalui melalui jalur darurat. Kondisi itu tidak hanya menyulitkan mobilitas warga, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas petani hingga anak-anak sekolah.

Persoalan tersebut mendapat perhatian langsung dari Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, Arman Naway, yang turun meninjau kondisi jembatan tersebut pada Senin (28/9/2026).

Dalam kunjungan daerah pemilihan yang digagasnya itu, Arman didampingi Kepala Desa Bongo IV, Sirlan Hippy, Kepala Dusun Mootilango, Tokoh masyarakat, Andel Suleman, serta sejumlah warga setempat.

Di lokasi, Arman melihat langsung kondisi akses yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat. Jalur yang masih bersifat darurat membuat warga harus ekstra hati-hati saat melintas, terlebih ketika membawa hasil pertanian.

Bagi para petani, persoalan ini bukan sekadar jalan yang rusak atau jembatan yang terputus. Terputusnya akses kendaraan roda empat membuat biaya pengangkutan hasil panen ikut membengkak.

Arman mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari masyarakat, ongkos mobilisasi hasil panen menggunakan kendaraan roda dua bahkan dapat mencapai sekitar Rp50 ribu per karung.

“Program ini saya gagas melalui kunjungan dapil karena saya menerima aspirasi masyarakat terkait jembatan yang putus. Hari ini kita melihat masyarakat sangat kesulitan mengakses hasil panen karena jembatan ini masih bersifat darurat dan sering membahayakan warga,” ujar Arman saat ditemui awak media di lokasi.

Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan solusi bersama, baik melalui pemerintah maupun gotong royong masyarakat.

Arman juga menyebut pemerintah tengah mempersiapkan pembangunan Jembatan Merah Putih yang dibangun oleh TNI. Namun, berdasarkan aspirasi warga, jembatan tersebut disebut baru direncanakan untuk mendukung akses kendaraan roda dua.

Kondisi itu masih menjadi persoalan karena aktivitas pertanian masyarakat membutuhkan kendaraan roda empat untuk mengangkut hasil panen dalam jumlah lebih besar.

“Jembatan TNI itu masih dipikirkan masyarakat karena statusnya untuk akses kendaraan roda dua. Sementara mobilitas hasil panen membutuhkan kendaraan roda empat,” jelasnya.

Sejak jembatan utama tersebut terputus, warga tidak tinggal diam. Demi mempertahankan akses kehidupan sehari-hari, masyarakat berinisiatif membangun jembatan darurat dari kayu dengan ukuran yang relatif kecil.

Jembatan sederhana tersebut memang belum mampu dilalui kendaraan roda empat. Namun, keberadaannya menjadi akses penting bagi warga karena setidaknya masih dapat dilalui sepeda motor.

Bagi masyarakat, jembatan kayu itu menjadi jalan penyambung harapan. Anak-anak sekolah masih dapat melintas, hasil panen masih bisa diangkut menggunakan sepeda motor, dan aktivitas warga sehari-hari tetap dapat berjalan meski dengan segala keterbatasan.

Namun, jembatan darurat tersebut bukan tanpa risiko.

Lokasinya saat ini masih memanfaatkan lahan kebun milik warga lainnya. Kondisi tanah di sekitar jalur tersebut juga menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat.

Saat musim panas, permukaan tanah yang kering dan berpotensi tidak stabil dikhawatirkan membuat sepeda motor mudah tergelincir ketika melintas. Sementara ketika musim hujan tiba, kondisi tanah berpotensi berubah menjadi becek dan licin sehingga semakin menyulitkan warga, terutama anak-anak sekolah dan petani yang membawa hasil panen.

Kekhawatiran warga juga semakin besar apabila debit air meningkat. Jembatan darurat yang dibangun secara sederhana dari kayu tersebut berpotensi terdampak arus deras, bahkan dikhawatirkan dapat terbawa arus apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Dengan kondisi tersebut, jembatan darurat yang dibangun secara swadaya masyarakat memang menjadi solusi sementara, tetapi belum mampu memberikan jaminan keselamatan dan kelancaran akses dalam jangka panjang.

Persoalan akses tersebut ternyata tidak hanya dirasakan petani.

Di kawasan yang terdampak, masih terdapat permukiman warga, termasuk wilayah yang disebut masyarakat sebagai Kolompo Enam. Sejumlah kendaraan milik warga bahkan disebut tidak dapat keluar secara normal akibat akses yang terputus.

Yang paling mengkhawatirkan adalah keselamatan anak-anak sekolah yang setiap hari harus melewati jalur tersebut.

Arman mengaku melihat langsung sejumlah anak sekolah melintasi akses tersebut.

“Kita lihat tadi ada anak-anak sekolah yang lewat. Kasihan mereka karena harus sangat mengkhawatirkan jatuh. Terlebih kalau sudah masuk musim penghujan, jalan ini bisa licin dan sangat membahayakan anak-anak yang menuju sekolah,” katanya.

Warga menyebut persoalan akses tersebut bukan baru terjadi.

Menurut informasi yang diterima Arman, kondisi jalan mulai mengalami kerusakan sejak sekitar 2002, kemudian semakin parah hingga akhirnya terputus total pada 2024.

Bahkan, kondisi tersebut disebut telah menyebabkan sejumlah warga terjatuh ketika melintas. Beberapa di antaranya dikabarkan mengalami patah tulang.

“Jalan ini putus sejak tahun 2002, kemudian yang lebih parah lagi pada 2024. Itu sudah putus total. Dari kejadian itu sudah ada warga yang jatuh tersungkur ke dalam lubang, bahkan ada yang patah tulang. Korban jiwa memang belum ada,” ungkap Arman.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi semakin berbahaya karena sebagian orang yang tidak mengetahui kondisi jalan masih mengira jalur tersebut dapat dilalui seperti biasa.

Arman mengatakan, persoalan pembangunan jembatan tersebut telah beberapa kali dikomunikasikan dengan pihak pemerintah daerah, termasuk melalui mitranya di bidang pekerjaan umum.

Ia mengaku sebelumnya telah mendorong opsi pembangunan jembatan darurat melalui pemanfaatan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, rencana tersebut menghadapi kendala administrasi dan kebijakan penggunaan anggaran tanggap darurat.

“Sebetulnya secara strategi anggaran saya sudah beberapa kali mengarahkan pembangunan jembatan darurat menggunakan dana BTT di Badan Keuangan. Namun terkendala secara administrasi terkait kebijakan pengurangan BTT, karena penggunaan tanggap darurat sudah melewati batas,” jelasnya.

Karena itu, Arman berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan akses tersebut melalui perencanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.

“Saya berharap pada 2027 atau 2028 ke depan pemerintah daerah dapat lebih menaruh perhatian terhadap pembangunan jalan ini,” ujarnya.

Sambil menunggu solusi permanen, Arman bersama pemerintah desa dan masyarakat membahas langkah darurat yang dinilai paling memungkinkan dilakukan dalam waktu dekat.

Salah satunya adalah membangun jembatan sederhana dengan konstruksi yang lebih lebar sehingga dapat dilalui kendaraan roda empat.

Namun, pembangunan tersebut membutuhkan dukungan material seperti semen, besi dan bahan konstruksi lainnya.

“Kalau untuk menyikapi situasi darurat saat ini, hasil kerja sama dengan masyarakat melalui gotong royong dan musyawarah, kita membangun jembatan sederhana yang lebarnya agak lebih luas supaya mobil bisa mengakses,” kata Arman.

Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran membuat pemerintah dan masyarakat perlu mencari solusi yang dapat dilakukan secara cepat, efisien dan sesuai kemampuan.

“Masyarakat siap bekerja sama. Yang kita pikirkan adalah material berupa semen, besi dan lainnya yang digunakan untuk pembangunan akses sementara. Mudah-mudahan ini menjadi solusi di tengah keterbatasan anggaran saat ini,” tambahnya.

Arman menegaskan, keberadaan akses tersebut sangat vital karena tidak hanya digunakan warga Desa Bongo IV.

Jalur tersebut juga berpotensi menghubungkan akses menuju sejumlah wilayah lain, termasuk Kecamatan Mananggu dan Kecamatan Dulupi, sehingga keberadaan jembatan dinilai memiliki arti penting bagi mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.

Kini, harapan warga tertuju pada adanya solusi nyata. Sebab, bagi masyarakat Mootilango, jembatan tersebut bukan sekadar bangunan penghubung, melainkan urat nadi untuk membawa hasil panen, mengakses fasilitas pendidikan, sekaligus membuka kembali mobilitas warga yang selama bertahun-tahun terganggu. (red/)