Di Tengah Polemik Penambang Gunung Pani, Aksi Pejabat Berjoget Tuai Kritik
POHUWATO — Perayaan penutupan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kabupaten Pohuwato yang berlangsung meriah justru menuai sorotan. Di tengah kemeriahan panggung perayaan, persoalan yang dihadapi penambang lokal di kawasan Gunung Pani kembali menjadi perhatian publik.
Kritik tersebut disampaikan Andika Lamusu, kader LSM LABRAK (Lembaga Aksi Bela Rakyat), Selasa (8/9/2026). Ia menilai kontras antara suasana pesta pejabat dengan kondisi masyarakat yang sedang menghadapi persoalan ruang mencari nafkah perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Ini bukan soal pejabat boleh atau tidak berjoget. Ini soal empati,” tegas Andika.
Menurutnya, seorang pemimpin memiliki tanggung jawab moral untuk membaca situasi sosial yang tengah dihadapi masyarakat. Ketika sebagian rakyat sedang berada dalam ketidakpastian akibat persoalan aktivitas penambangan dan pembongkaran camp di kawasan Gunung Pani, pemerintah dinilai seharusnya hadir untuk mendengar keluhan dan mencari jalan keluar.
“Pemimpin tidak harus ikut bersedih setiap saat. Tetapi ketika rakyat sedang menghadapi persoalan serius, kehadiran dan sikap empati pemerintah sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Andika menilai makna kemerdekaan tidak semestinya berhenti pada seremoni, hiburan, musik dan kemeriahan panggung. Menurutnya, substansi kemerdekaan harus tercermin dari kemampuan pemerintah memastikan masyarakat kecil memperoleh rasa aman dan kepastian dalam menjalani kehidupan.
“Apa arti kemerdekaan jika rakyat kecil justru merasa terusir dari ruang tempat mereka mencari makan? Merah putih boleh berkibar di panggung, tetapi jangan sampai rakyat merasa kemerdekaan itu hanya milik mereka yang berada di atas panggung,” katanya.
Sorotan juga diarahkan pada keterlibatan PT Pani Gold Mining sebagai salah satu pihak yang disebut memberikan dukungan terhadap kegiatan HUT RI di Pohuwato.
Andika menegaskan, dukungan perusahaan terhadap kegiatan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya keberpihakan pemerintah kepada kepentingan perusahaan. Namun, menurut dia, kondisi tersebut tetap layak menjadi perhatian publik, terutama karena perusahaan memiliki kepentingan usaha di kawasan Gunung Pani, sementara penambang lokal di wilayah tersebut sedang menghadapi persoalan.
“Kami tidak menolak investasi. Tetapi investasi jangan sampai membuat rakyat merasa menjadi tamu di tanah tempat mereka menggantungkan hidup,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah tidak hanya hadir ketika konflik telah membesar. Menurutnya, komunikasi dan dialog dengan masyarakat harus dilakukan sejak awal agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
“Turunlah ketika rakyat sedang susah. Dengarkan mereka sebelum semuanya terlambat. Pemimpin tidak harus ikut menangis setiap hari, tetapi ketika rakyat menangis, jangan sampai pemimpinnya justru terlihat sedang berpesta,” ujar Andika.
Bagi LABRAK, persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai aksi berjoget, musik ataupun saweran dalam sebuah perayaan. Yang menjadi sorotan adalah pesan yang muncul di tengah kondisi sosial masyarakat yang sedang menghadapi persoalan.
Andika berharap pemerintah Kabupaten Pohuwato dapat menunjukkan keberpihakan melalui langkah konkret, terutama dengan membuka ruang dialog bagi masyarakat yang terdampak persoalan di kawasan Gunung Pani.
“Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang selalu murung. Rakyat hanya membutuhkan pemimpin yang tahu kapan harus bergembira bersama rakyat dan kapan harus meninggalkan panggung, turun ke tanah, lalu berdiri di samping rakyat yang sedang berjuang,” pungkasnya. (red/)
