BBM, LPG, dan Air Bersih Langka di Tengah Kemarau, Ketua JPKP Pangkep: Jangan Suruh Rakyat Terus Bersabar!
Table of Contents
PANGKEP — Di tengah kemarau panjang yang membuat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih semakin mendesak, persoalan lain justru ikut menghantui warga: sulitnya memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG. Kondisi ini memantik perhatian Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Pangkep, Azizah Latif, yang menilai pemerintah harus menunjukkan kehadiran nyata di tengah berbagai kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan sekadar imbauan untuk bersabar. Yang dibutuhkan adalah solusi konkret.
"Rakyat sudah menghadapi panas, kekeringan, dan kesulitan air. Jangan lagi dibebani dengan BBM yang sulit, LPG yang sulit, dan antrean panjang untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Pemerintah harus hadir dengan solusi, bukan hanya meminta rakyat bersabar," tegas Azizah Latif, Ketua JPKP Pangkep.
Ia menegaskan, persoalan kebutuhan dasar tidak boleh dipandang sebagai masalah sepele. Sebab, ketika BBM dan LPG sulit diperoleh, dampaknya merembet ke hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Nelayan membutuhkan BBM untuk melaut, pedagang membutuhkan energi untuk menjalankan usaha, dan rumah tangga membutuhkan LPG untuk memasak. Sementara di tengah kemarau, masyarakat juga sangat membutuhkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Jika kebutuhan dasar saja sulit diperoleh, lalu kepada siapa rakyat harus mengadu?" tanyanya.
Ketua JPKP Pangkep meminta pemerintah bersama instansi terkait tidak hanya melihat persoalan dari balik meja, tetapi turun langsung memastikan kondisi di lapangan. Pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan yang justru membuat masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
"Jangan sampai rakyat kecil menjadi pihak yang selalu membayar mahal ketika terjadi kelangkaan. Mereka sudah susah mencari penghasilan, jangan dibuat semakin sulit mendapatkan kebutuhan pokok," ujarnya.
Negara Jangan Hanya Hadir Saat Peresmian
Azizah Latif juga menyampaikan kritik keras terhadap pola pelayanan publik yang menurutnya jangan sampai hanya terlihat ketika ada kegiatan seremonial.
"Negara jangan hanya terlihat ketika ada peresmian, seremoni, dan foto bersama. Justru ukuran kehadiran pemerintah terlihat ketika rakyat sedang kesulitan. Saat air sulit, BBM sulit, dan LPG sulit, di situlah masyarakat ingin melihat pemerintah bekerja," katanya.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap dapat diakses secara layak dan wajar. Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari gedung yang berdiri, jalan yang dibangun, atau angka pertumbuhan ekonomi.
"Pembangunan harus terasa di dapur rakyat. Kalau masyarakat masih harus antre panjang untuk BBM, kesulitan mencari LPG, dan kesulitan mendapatkan air bersih, maka pemerintah harus bertanya: apa yang belum beres?"
Jangan Biarkan Kesulitan Rakyat Menjadi Rutinitas
JPKP Pangkep mendorong pemerintah segera melakukan langkah konkret menghadapi dampak kemarau panjang, termasuk memastikan ketersediaan air bersih serta memperkuat pengawasan distribusi BBM dan LPG. Ia juga meminta masyarakat tidak takut menyampaikan keluhan apabila menemukan persoalan di lapangan.
"Kami tidak ingin mencari siapa yang salah. Kami ingin mencari apa yang harus segera diperbaiki. Tetapi kalau persoalan terus terjadi dan rakyat terus menjadi korban, tentu kami akan terus bersuara," tegasnya.
Bagi JPKP Pangkep, rakyat bukan sekadar angka dalam data pemerintahan. Rakyat adalah alasan mengapa pemerintahan itu ada. Karena itu, pemerintah diminta tidak membiarkan masyarakat menghadapi kemarau dan kelangkaan kebutuhan dasar seorang diri.
"Rakyat boleh bersabar menghadapi kemarau karena itu persoalan alam. Tetapi jangan sampai rakyat dipaksa bersabar menghadapi persoalan pelayanan yang sebenarnya bisa dicarikan solusinya."
Kini masyarakat menanti tindakan nyata, bukan sekadar janji.*
( Ahmad Latif )
