Kemarau Berkepanjangan, Anggota Banggar Arman Naway Soroti Krisis Air Bersih dan Minta PUPR Siapkan Langkah Darurat
BOALEMO — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (R-APBD-P) Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung sejak Kamis (27/8/2026) hingga Sabtu (29/8/2026) dini hari, turut menyoroti persoalan akses air bersih yang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah.
Dalam rapat pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Boalemo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya saat sesi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Boalemo di Villa Kencana, Bolihutuo, Sabtu (28/8/2026), persoalan kekeringan menjadi salah satu perhatian yang disampaikan anggota DPRD.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Boalemo, Arman Naway, S.H., meminta Dinas PUPR mempertimbangkan langkah konkret untuk membantu masyarakat yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih akibat musim kemarau.
Arman menyampaikan, sejumlah keluhan masyarakat telah diterima DPRD terkait kondisi sumur warga yang mulai mengering. Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat di wilayah Kecamatan Paguyaman Pantai serta Desa Huwongo, Kecamatan Paguyaman.
“Akhir-akhir ini kemarau. Banyak masyarakat yang mengeluhkan sumur-sumur yang sudah kering. Ada beberapa desa yang masuk keluhannya dan meminta anggaran, mungkin untuk menambah kedalaman sumur sebagai persediaan air bersih,” ujar Arman dalam rapat tersebut.
Menurutnya, persoalan ketersediaan air bersih tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, DPRD mendorong pemerintah daerah agar melihat kemungkinan penggunaan anggaran yang tersedia, termasuk melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), apabila memenuhi ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Mereka sudah mulai kesulitan akses air bersih. Kira-kira mungkin bisa dialokasikan di BTT atau apa terkait dengan anggaran. Karena itu memang kita anggap juga darurat untuk akses kebutuhan air bersih kepada masyarakat,” katanya.
Arman juga meminta Dinas PUPR memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut dan menjelaskan langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak kemarau terhadap kebutuhan air bersih masyarakat.
“Maksud kami, bagaimana PUPR menyikapi terkait dengan persoalan ini,” tegasnya.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan R-APBD-P Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2026. DPRD berharap kebutuhan dasar masyarakat, termasuk ketersediaan air bersih, dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan anggaran perubahan.
Di tengah kondisi kemarau yang mulai berdampak pada sumber air warga, perhatian terhadap ketersediaan air bersih dinilai penting agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah antisipatif sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi krisis yang lebih luas. (red/)
