DPR RI dan BS OJK Bahas Akses Pembiayaan UMKM di Lubuklinggau
LUBUKLINGGAU – Akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian dalam kegiatan meaningful participation yang digelar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI bersama Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) di Kota Lubuklinggau, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Zury Lubuklinggau tersebut dihadiri Wali Kota Lubuklinggau, anggota DPRD Kota Lubuklinggau, serta para pelaku UMKM.
Prof. Dr. Candra Fajri Ananda mengatakan, pembiayaan masih menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM. Karena itu, kegiatan tersebut dilakukan untuk menggali secara langsung berbagai persoalan yang berkaitan dengan akses pembiayaan UMKM di daerah.
“Selama ini yang menjadi kendala dan persoalan bagi UMKM itu mengenai pembiayaan. Untuk itu kami dari OJK ingin mengetahui persoalan pembiayaan terhadap UMKM di Kota Lubuklinggau,” ujarnya.
Menurut Candra, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan UMKM, khususnya bagi pelaku usaha yang belum memiliki agunan. Pemerintah pusat sendiri telah menyediakan sejumlah program, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Namun, berdasarkan hasil kunjungan ke sejumlah daerah, persoalan akses pembiayaan masih menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian bersama.
Selain pembiayaan melalui perbankan, perkembangan pinjaman daring atau fintech lending juga menjadi perhatian pemerintah. Pengaturan terhadap sistem pinjaman online terus dilakukan agar akses pembiayaan masyarakat dapat berjalan secara lebih aman dan terarah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI H. Fauzi Amro mengatakan, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Menurutnya, UMKM menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dan menjadi garda terdepan ketika terjadi krisis ekonomi.
Ia menyebut jumlah UMKM di Indonesia mencapai hampir 65 juta unit dan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian serta penyerapan tenaga kerja.
Namun, di balik besarnya peran tersebut, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari akses pendanaan, tingginya bunga pinjaman, pinjaman online, minimnya dukungan pemerintah daerah, hingga keterbatasan pelatihan, pemasaran dan digitalisasi.
“Untuk itu kami bersama mitra kerja bersepakat untuk melakukan intervensi terhadap beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi,” kata Fauzi.
Fauzi menegaskan, kegiatan meaningful participation tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan persoalan dan kebutuhan mereka secara langsung.
“Para pelaku UMKM agar dapat memberikan masukan yang konkret terhadap problem UMKM di Indonesia, khususnya di Kota Lubuklinggau,” tegasnya.
Ia juga mendorong perbankan Himbara, BPR dan lembaga keuangan lainnya untuk memberikan akses pembiayaan yang mudah dan murah kepada pelaku UMKM.
Fauzi menyebutkan, saat ini terdapat sekitar 9.353 UMKM di Kota Lubuklinggau. Ia berharap seluruh UMKM tersebut dapat terdata dan terverifikasi dengan baik.
Menurutnya, ketersediaan basis data yang akurat menjadi hal penting agar setiap program bantuan maupun pembiayaan dari pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.
“Yang paling penting adalah persiapan database. Ada orangnya, ada NIB-nya, ada lokasi usahanya, sehingga tidak konsumtif jika ada bantuan dari DPR RI maupun dari Pemkot Lubuklinggau,” pungkasnya.
( Nasrullah )
