Mosi Tidak Percaya Lima Fraksi DPRD Boalemo Memanas, Demokrat Tegaskan Bukan Konflik Politik: “Kami Ingin Kembalikan Marwah Lembaga”
BOALEMO — Polemik mosi tidak percaya yang dilayangkan lima fraksi di DPRD Kabupaten Boalemo terhadap kepemimpinan Ketua DPRD Boalemo terus bergulir. Fraksi Partai Demokrat menegaskan langkah tersebut bukan merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah daerah maupun kepentingan politik tertentu, melainkan murni persoalan kepemimpinan dan tata kelola kelembagaan DPRD.
Saat dikonfirmasi sama awak media, Selasa (14/7/2026), Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Boalemo, Hardi Syam Mopangga, S.Pd., M.Si, menjelaskan bahwa munculnya mosi tidak percaya memiliki latar belakang yang panjang dan bukan keputusan yang tiba-tiba.
Menurut Hardi, persoalan tersebut berawal dari adanya sejumlah dinamika internal lembaga yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
"Mosi tidak percaya ini kenapa sampai ada di tengah kita, bukan tidak ada asbabnya. Ini sudah hampir dua tahun kepemimpinan Pak Eka, bahkan pada periode sebelumnya memang banyak riak-riak. Namun kita menjaga etika pertemanan dan etika berpartai," ujar Hardi.
Ia mengungkapkan, memasuki periode kedua kepemimpinan tersebut, sejumlah anggota DPRD mulai melihat adanya persoalan dalam pola kepemimpinan, terutama terkait fungsi koordinasi dan pengambilan keputusan di internal lembaga.
"Teman-teman melihat ada hal yang menjanggal dalam kepemimpinan Pak Eka. Dari sisi pengambilan keputusan sebagai ketua, pengawasan dan komunikasi internal tidak berjalan maksimal. Tidak ada ruang untuk duduk bersama membahas persoalan atau agenda penting lembaga," jelasnya.
Hardi menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga representasi masyarakat yang memiliki fungsi strategis sebagai mitra pemerintah daerah. Karena itu, menurutnya, lembaga tersebut tidak boleh berjalan tanpa arah dan tanpa koordinasi yang kuat.
"DPRD ini lembaga yang memiliki mitra dengan pemerintah daerah dalam rangka bagaimana daerah ini maju dan berkembang. Kalau ketua lembaga apatis terhadap kondisi internal, tentu ini menjadi persoalan," tegasnya.
Menanggapi isu yang menyebut mosi tidak percaya berkaitan dengan pemerintah daerah maupun konflik politik, Hardi membantah keras tudingan tersebut.
"Mosi tidak percaya ini tidak ada hubungannya dengan pemerintah daerah, tidak ada hubungannya dengan partai politik. Jangan kemudian dibenturkan seolah-olah kami sedang berhadapan dengan pemerintah daerah atau PDIP. Itu jauh sekali," katanya.
Ia meminta agar tidak ada pihak yang mencoba memprovokasi situasi dengan membangun narasi bahwa langkah lima fraksi tersebut merupakan kepentingan politik tertentu.
"Ini politik, tetapi jangan saling menyudutkan. Kami melakukan ini karena ingin meluruskan bagaimana lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua DPRD," ungkapnya.
Hardi juga menyoroti peran Ketua DPRD sebagai representasi lembaga yang seharusnya tampil ketika terjadi persoalan publik.
Menurutnya, ketika DPRD menjadi sorotan masyarakat, pimpinan lembaga harus mengambil peran dalam memberikan penjelasan.
"Ketua DPRD itu adalah corong lembaga. Ketika ada persoalan, harus tampil memberikan klarifikasi dan menjelaskan posisi lembaga kepada masyarakat," ujarnya.
Ia juga menyinggung persoalan komunikasi kelembagaan serta agenda DPRD yang dinilai kurang berjalan optimal.
"Kita ini duduk di belakang kita ada rakyat. Rakyat punya kepentingan. DPRD adalah representasi masyarakat yang harus kita bela. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, marwah lembaga bisa hilang di mata publik," katanya.
Hardi mencontohkan, menurutnya ada sejumlah agenda DPRD yang tidak berjalan maksimal, termasuk persoalan agenda reses anggota DPRD.
"Kita mau reses saja tidak ada yang mengingatkan, bahkan reses sebelumnya hampir terlewat. Kalau kondisi seperti ini terus apakah harus dibiarkan?" tuturnya.
Terkait adanya tudingan bahwa mosi tidak percaya merupakan upaya pengalihan isu, Hardi kembali membantah.
"Itu jauh sekali. Ini murni mosi tidak percaya kepada Ketua DPRD, tidak ada embel-embel lain. Kita tahu aturan, tidak mungkin kita menggerogoti ruang partai lain maupun pemerintah daerah," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk melemahkan lembaga DPRD, tetapi justru sebagai bentuk kepedulian agar lembaga wakil rakyat berjalan sesuai aturan.
"Kami ingin Ketua DPRD hadir sebagai ketua DPRD yang benar-benar menjalankan fungsi kepemimpinannya, bukan hanya ketika anggota sudah bekerja kemudian dianggap sebagai kinerja ketua," ujarnya.
Menanggapi tudingan bahwa mosi tidak percaya merupakan ego politik, Hardi kembali menegaskan bahwa persoalan tersebut murni terkait kepemimpinan.
"Jauh sekali, ini bukan ego politik. Kami melihat kelembagaan DPRD sudah lari dari harkat, marwah dan martabat sebagai lembaga yang bermitra dengan pemerintah. Banyak bukti konkret dan itu fakta," katanya.
Ia berharap ke depan DPRD Boalemo dapat kembali menjalankan fungsi kelembagaannya secara maksimal.
"Kami berharap lembaga ini berjalan sesuai koridornya, mempertahankan harkat, marwah dan martabat sebagai representasi seluruh rakyat Kabupaten Boalemo. Jangan memimpin DPRD asal-asalan, jangan semua berdasarkan ego. Marwah lembaga ini harus dikembalikan," pungkas Hardi.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Boalemo Muhammad Amin dan Ketua Fraksi NasDem Arman Naway juga telah memberikan klarifikasi terkait polemik tersebut.
Keduanya menegaskan bahwa mosi tidak percaya yang disampaikan lima fraksi bukan merupakan pengalihan isu maupun kepentingan politik tertentu, melainkan bentuk evaluasi terhadap kepemimpinan DPRD agar fungsi lembaga legislatif dapat berjalan lebih baik.
Para pimpinan fraksi tersebut menilai langkah yang diambil merupakan bagian dari mekanisme politik di DPRD dan bertujuan menjaga profesionalisme serta marwah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Boalemo. (red/)
