Mosi Tidak Percaya DPRD Boalemo Jadi Sorotan, NasDem dan Gerindra Tegaskan Ini Bukan Konflik Partai: "Narasi Itu Terlalu Lebay dan Tidak Nyambung"
Boalemo — Polemik terkait isu mosi tidak percaya di tubuh DPRD Kabupaten Boalemo terus menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak memberikan tanggapan atas pemberitaan yang menyebut adanya konflik internal maupun kepentingan politik di balik munculnya mosi tersebut.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Boalemo, Arman Naway, S.H., menegaskan bahwa persoalan mosi tidak percaya tidak berkaitan dengan pemerintahan daerah, melainkan murni menyangkut dinamika internal kelembagaan DPRD sebagai lembaga legislatif.
Kepada media, Senin (13/7/2026), Arman menjelaskan bahwa substansi persoalan berada pada aspek kepemimpinan Ketua DPRD dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan lembaga.
"Bahwa urusan mosi tidak ada hubungannya dengan pemerintahan. Ini berkaitan dengan kinerja lembaga DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD. Harapannya adalah bagaimana Ketua DPRD memimpin lembaga ini dengan baik, menjalankan tugas-tugas kedewanan dengan baik, bukan malah membenturkan DPRD dengan pemerintah," ujar Arman.
Menurutnya, selama ini hubungan kerja antara DPRD Boalemo dan pemerintah daerah tetap berjalan sebagaimana mestinya, terutama dalam fungsi pengawasan terhadap mitra kerja pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa agenda kelembagaan DPRD tetap berjalan, termasuk penyelesaian pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati tahun 2025.
"Selama ini urusannya yang berkaitan dengan pengawasan mitra pemerintah berjalan dengan baik. Bahkan kemarin pembahasan LPJ Bupati tahun 2025 sudah kami rampungkan dengan baik," ungkapnya.
Arman berharap dinamika politik yang terjadi di internal DPRD tidak berkembang menjadi polemik yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan komunikasi dan menjaga kehormatan DPRD sebagai representasi rakyat Boalemo.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Boalemo, Muhamad Amin, memberikan tanggapan berbeda terhadap narasi yang berkembang di publik. Ia menilai pemberitaan yang mengarah pada konflik antar partai maupun konflik internal DPRD tidak sesuai dengan substansi mosi tidak percaya.
Menurut Amin, persoalan tersebut bukan mengenai pertarungan partai politik, melainkan berkaitan dengan relasi struktural dan evaluasi terhadap kepemimpinan DPRD.
"Ini bukan konflik seperti yang diberitakan, bukan konflik internal atau persoalan antarpartai. Bagi saya ini adalah relasi struktural. Ini murni soal pimpinan DPRD, pimpinan kita," kata Amin.
Ia menjelaskan, mosi tidak percaya pada dasarnya memiliki orientasi terhadap perubahan. Perubahan tersebut, kata dia, dapat berupa evaluasi terhadap pola kepemimpinan maupun langkah lain yang menjadi keputusan kelembagaan.
"Mosi ini orientasinya adalah perubahan. Perubahan itu bisa saja pergantian, bisa juga bagaimana mendesain perubahan agar lembaga ini berjalan lebih baik. Kalau bicara pergantian, itu sudah masuk ranah internal partai dan prosesnya berbeda," jelasnya.
Amin juga membantah anggapan bahwa munculnya mosi merupakan bentuk ego politik antarfraksi. Menurutnya, publik perlu memahami persoalan berdasarkan substansi, bukan diarahkan menjadi konflik politik antarpartai.
"Kalau disebut ego politik, itu keliru, tidak nyambung dan terlalu lebay. Isunya A tetapi yang dibahas malah C. Kita tidak bicara partai. Pak Eka adalah teman dan saudara kami. Secara personal tidak ada masalah. Persoalan yang dibahas adalah bagaimana pimpinan DPRD mampu memimpin lembaga," tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa isu mosi tidak percaya tidak berkaitan dengan pembahasan LKPJ Bupati karena agenda tersebut telah berjalan sesuai mekanisme.
"LKPJ sudah selesai dan akan diparipurnakan. Tidak ada masalah di situ. Jangan sampai substansi mosi justru bergeser menjadi pembahasan lain yang tidak berkaitan," pungkasnya.
Dinamika mosi tidak percaya di DPRD Boalemo kini menjadi ujian bagi kedewasaan politik para wakil rakyat. Di tengah perbedaan pandangan, publik berharap seluruh pihak tetap menjaga marwah lembaga dan memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama. (Red/)
