Lima Fraksi Guncang Paripurna DPRD Boalemo, Gerindra Nyatakan Mosi Tidak Percaya terhadap Ketua DPRD, NasDem Soroti Lemahnya Kepemimpinan Kelembagaan
Boalemo, Gorontalo – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boalemo yang mengagendakan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati mendadak berubah menjadi panggung ketegangan politik. Sejumlah fraksi secara terbuka menyampaikan penolakan terhadap Ketua DPRD untuk memimpin jalannya sidang, bahkan Fraksi Gerindra secara resmi menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Ketua DPRD.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Boalemo, Mohamad Amin, kepada awak media, Selasa (7/7/2026). Menurutnya, sebelum rapat dimulai, seluruh anggota Fraksi Gerindra yang berjumlah lima orang belum menandatangani daftar hadir sebagai bentuk sikap politik atas kondisi yang terjadi di DPRD.
Mohamad Amin menegaskan, langkah tersebut dilandasi sejumlah pertimbangan yang dinilai telah memengaruhi citra dan kinerja lembaga legislatif.
Ia menyebut, dalam lebih dari sepekan terakhir ruang publik Boalemo dipenuhi kritik dan opini negatif terhadap kinerja kolektif DPRD yang dinilai mencoreng tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, Fraksi Gerindra menilai selama dua tahun terakhir kepemimpinan DPRD Boalemo lemah dari aspek fungsi, kinerja, maupun pengendalian organisasi.
Menurutnya, fungsi kontrol pimpinan DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD, khususnya Pasal 33, tidak dijalankan secara optimal, sehingga berdampak pada buruknya koordinasi internal serta menurunnya kinerja kelembagaan DPRD.
"Atas nama Fraksi Gerindra yang terdiri dari lima kursi DPRD, kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kapasitas pimpinan DPRD Boalemo," tegas Mohamad Amin.
Gerindra juga meminta agar agenda rapat paripurna tidak dipimpin oleh Ketua DPRD dan pelaksanaan sidang diserahkan kepada pimpinan DPRD lainnya sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi, kolegialitas pimpinan, serta hak konstitusional setiap fraksi.
Fraksi Gerindra bahkan menegaskan apabila permintaan tersebut tidak diakomodasi, mereka memilih meninggalkan ruang sidang dan tidak bertanggung jawab atas keberlangsungan rapat setelahnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Boalemo, Arman Naway, menyampaikan bahwa sikap Fraksi NasDem bukan bertujuan membenturkan DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
Menurut Arman, yang menjadi perhatian utama NasDem adalah kualitas kelembagaan DPRD, khususnya menyangkut pelaksanaan tugas pimpinan dewan.
"Kami tidak ingin ada benturan antara DPRD dan pemerintah daerah. Yang kami tekankan adalah bagaimana kualitas kelembagaan DPRD, khususnya dalam pelaksanaan tugas pimpinan," ujar Arman.
Ia menilai Ketua DPRD belum menjalankan fungsi sebagai juru bicara lembaga secara maksimal. Salah satu indikatornya adalah pembagian tugas antara ketua dan para wakil ketua yang dinilai tidak berjalan jelas, serta rapat pimpinan yang disebut hampir tidak pernah dilaksanakan.
Arman juga menyoroti lemahnya koordinasi antarpimpinan dan komisi di DPRD. Bahkan, menurutnya, pernyataan Ketua DPRD yang mengaku kebingungan menjalankan tugas dinilai tidak mencerminkan kepemimpinan sebuah lembaga legislatif.
"Kami tidak memiliki persoalan secara personal dengan Ketua DPRD. Yang kami tuntut adalah bagaimana fungsi kepemimpinan dijalankan secara baik sehingga distribusi tugas, tanggung jawab, koordinasi, dan administrasi kelembagaan dapat berjalan sebagaimana mestinya," katanya.
Meski demikian, Arman menegaskan Fraksi NasDem tetap mendukung pemerintahan Bupati Boalemo. Menurutnya, DPRD Boalemo tidak mengenal istilah oposisi terhadap pemerintah daerah.
"Kami tetap mendukung visi dan misi Bupati. Tugas DPRD adalah melakukan pengawasan dan evaluasi agar seluruh program pemerintah berjalan dengan baik. Yang kami inginkan hanyalah perbaikan tata kelola kelembagaan DPRD," tegasnya.
Diketahui, sebelumnya Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Boalemo yang mengagendakan pembahasan LKPJ Bupati diwarnai aksi penolakan dari lima fraksi terhadap Ketua DPRD untuk memimpin sidang. Insiden tersebut memicu perhatian luas masyarakat dan memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik, termasuk anggapan bahwa dinamika tersebut merupakan bentuk mosi tidak percaya secara de facto terhadap kepemimpinan Ketua DPRD.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat tanggapan resmi dari Ketua DPRD Boalemo terkait pernyataan Fraksi Gerindra maupun Fraksi NasDem. Media masih berupaya memperoleh konfirmasi guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang. (red/)
