Polemik Distribusi Pupuk di Boalemo Memanas, Aktivis Sentil Dalih Kelangkaan Solar
BOALEMO, GORONTALO – Polemik keterlambatan distribusi pupuk di Kabupaten Boalemo kembali memicu sorotan publik. Aktivis muda Boalemo, Rivandi Abdullah, melayangkan kritik keras terhadap pernyataan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, Andi Faisal Hurudji, yang menyebut kelangkaan BBM solar sebagai salah satu penyebab terhambatnya distribusi pupuk kepada masyarakat petani.
Rivandi menilai alasan kelangkaan solar tidak pantas dijadikan pembenaran atas lambatnya penyaluran pupuk, terlebih kebutuhan pupuk sangat vital bagi petani yang sedang menghadapi musim tanam.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterimanya, kendaraan pengangkut pupuk justru mendapat perlakuan khusus saat pengisian BBM di SPBU karena menggunakan identitas atau bendera pupuk.
“Saya menilai alasan kelangkaan solar hanya dijadikan alasan oleh Kepala Dinas Pertanian. Kami mendapatkan informasi bahwa kendaraan pengangkut pupuk yang menggunakan identitas atau bendera pupuk mendapatkan pelayanan khusus dan tidak harus mengantri seperti kendaraan lainnya. Karena itu, alasan tersebut tidak boleh dijadikan pembenaran atas keterlambatan distribusi pupuk,” ujar Rivandi kepada media, Kamis (11/6/2026).
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak membutuhkan penjelasan berulang terkait hambatan distribusi, melainkan langkah konkret pemerintah agar pupuk segera sampai ke tangan petani.
“Rakyat membayar pejabat untuk mencari solusi, bukan mencari alasan. Jika memang ada kendala di lapangan, tugas pemerintah adalah menyelesaikannya, bukan terus-menerus menjadikan kelangkaan solar sebagai alasan keterlambatan distribusi pupuk,” tegasnya.
Rivandi juga meminta Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo lebih serius memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mengingat keterlambatan pupuk dapat berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo, Andi Faisal Hurudji, S.Pi., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya sebelumnya telah melakukan koordinasi langsung dengan pihak SPBU terkait distribusi pupuk.
Bahkan, di hadapan masyarakat Kecamatan Mananggu, pihak SPBU disebut telah menyatakan bahwa kendaraan distribusi pupuk tidak perlu mengantri saat pengisian BBM.
“Kami sudah berkoordinasi langsung dengan pihak SPBU terkait pengecualian antrean untuk mobil distribusi pupuk,” jelas Faisal.
Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab operasional pendistribusian pupuk sepenuhnya berada di pihak distributor hingga ke kios pengecer sebelum disalurkan kepada petani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
“Pihak distributor ke pihak kios pengecer dan selanjutnya kios ke petani berdasarkan RDKK,” ujarnya.
Tak hanya itu, Faisal turut mengungkap adanya permintaan kenaikan biaya operasional mobil pengangkut pupuk dari Rp800 ribu menjadi Rp1 juta per truk. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan menjadi kewenangannya untuk dipenuhi.
Menurutnya, skema yang ditawarkan untuk menutupi tambahan biaya operasional itu justru dinilai bermasalah karena meminta adanya pungutan tambahan sebesar Rp2 ribu per petani.
“Teknis menaikkan budget dari Rp800 ribu ke Rp1 juta itu dengan meminta tambahan biaya Rp2 ribu per petani untuk menutupi permintaan para sopir. Itu saya nilai sudah masuk pungli dan tidak sesuai regulasi, karena harga pupuk subsidi sudah diatur melalui HET (Harga Eceran Tertinggi),” tegas Faisal.
Polemik ini kini menjadi perhatian masyarakat Boalemo. Di tengah kebutuhan pupuk yang mendesak, publik berharap persoalan distribusi tidak hanya berhenti pada saling lempar alasan dan kewenangan, melainkan segera diselesaikan secara konkret agar petani tidak terus menjadi pihak yang dirugikan. (red/)
