Jangan Hanya ke PENAS: HMI Pohuwato Tantang Pemerintah Pusat Tinjau PETI dan Tambang-Sawit
Pohuwato, Gorontalo – Kehadiran pemerintah pusat dalam agenda Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo dinilai belum cukup menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Pohuwato. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato mendesak pemerintah agar tidak hanya fokus pada agenda seremonial, tetapi juga turun langsung melihat kondisi riil di lapangan.
Sorotan utama HMI tertuju pada aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) serta keberadaan sejumlah perusahaan tambang dan perkebunan sawit yang selama ini menjadi perhatian masyarakat karena dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan dan kehidupan warga.
Ketua Bidang PA HMI Cabang Pohuwato, Andi Muh. Maulana Asmar, menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu melihat langsung situasi yang terjadi di daerah agar kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan laporan administratif semata.
“Pemerintah pusat jangan hanya hadir di PENAS. Datanglah ke Pohuwato dan lihat langsung kondisi di lapangan, mulai dari aktivitas PETI hingga dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tambang dan perkebunan sawit. Negara harus memastikan bahwa pembangunan dan investasi tidak mengorbankan lingkungan serta hak-hak masyarakat,” tegas Andi, Jumat (19/6/2026).
Menurut HMI, berbagai persoalan lingkungan yang muncul di Pohuwato tidak bisa dipandang sebelah mata karena berpotensi memengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang menggantungkan mata pencaharian pada kondisi alam yang sehat dan berkelanjutan.
Sebagai bentuk keseriusan, HMI Cabang Pohuwato menyatakan siap membawa data, kajian, dan temuan lapangan kepada para pengambil kebijakan di tingkat pusat apabila kunjungan ke Pohuwato tidak dapat dilakukan.
“Jika pemerintah pusat tidak datang ke Pohuwato, maka HMI Cabang Pohuwato siap hadir membawa berbagai data dan bukti yang kami miliki. Kami ingin memastikan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat Pohuwato diketahui langsung oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat,” tutupnya.
Desakan tersebut menjadi sinyal bahwa di tengah pelaksanaan agenda nasional yang berfokus pada sektor pertanian dan perikanan, masih terdapat sejumlah persoalan lingkungan dan tata kelola sumber daya alam di daerah yang menunggu perhatian serius pemerintah pusat. (red/)
