HMI Pohuwato Soroti Kenaikan BBM dan Kondisi Ekonomi Rakyat, Tegaskan Siap Kawal Demokrasi
Pohuwato, Gorontalo – Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato, Fikri Papempang, menyampaikan sikap kritis terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin memperlihatkan kesenjangan antara narasi keberhasilan pemerintah dan kondisi yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Menurut Fikri, masyarakat saat ini dihadapkan pada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup yang terus meningkat, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta tekanan ekonomi yang semakin berat. Di sisi lain, pemerintah dinilai masih lebih banyak menyampaikan capaian program-program strategis tanpa sepenuhnya menjawab kegelisahan yang dirasakan rakyat.
"Hari ini rakyat dipaksa menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup yang semakin mahal, lapangan pekerjaan yang terbatas, serta tekanan ekonomi yang terus meningkat. Sementara itu, pemerintah terus berbicara tentang keberhasilan program-program strategis, seolah-olah tidak ada kegelisahan yang sedang dirasakan masyarakat," ungkap Fikri, Jumat (19/6/2026).
Ia juga menyoroti kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang disebut naik dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter sejak 10 Juni 2026. Menurutnya, kenaikan tersebut tidak hanya berdampak pada pengguna BBM, tetapi juga memicu efek berantai terhadap biaya distribusi dan harga berbagai kebutuhan masyarakat.
"Mungkin pemerintah akan mengatakan bahwa Pertamax adalah BBM non-subsidi. Mungkin pemerintah akan mengatakan bahwa kenaikan ini dipengaruhi harga minyak dunia. Namun pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap efek berantainya. Ketika BBM naik, biaya distribusi meningkat. Ketika distribusi meningkat, harga barang ikut naik. Ketika harga barang naik, rakyat kecil yang menjadi korban pertama," tegasnya.
Fikri menilai masyarakat tidak hidup berdasarkan angka statistik semata, melainkan dari penghasilan yang setiap hari harus menghadapi kenaikan berbagai kebutuhan pokok.
Selain persoalan ekonomi, HMI Cabang Pohuwato juga menyoroti praktik korupsi yang dinilai masih menjadi persoalan serius di tengah tuntutan efisiensi anggaran yang dibebankan kepada masyarakat. Menurut mereka, kebijakan efisiensi seharusnya tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil.
Dalam pernyataannya, HMI Cabang Pohuwato menegaskan bahwa mereka tidak menolak pembangunan maupun program pemerintah. Namun, mereka menolak apabila kritik terhadap kebijakan publik dianggap sebagai ancaman dan ruang demokrasi semakin dipersempit.
Mereka juga menyoroti RUU TNI dan RUU Polri yang hingga kini masih menuai kritik dari berbagai kalangan. HMI Cabang Pohuwato memandang pembahasan regulasi tersebut perlu mendapat perhatian serius agar tidak bertentangan dengan semangat Reformasi 1998, prinsip demokrasi, supremasi sipil, serta amanat UUD 1945.
"HMI Cabang Pohuwato menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh menjadi generasi yang diam ketika rakyat sedang kesulitan. Diam di tengah ketidakadilan adalah pengkhianatan terhadap sejarah perjuangan mahasiswa Indonesia," ujar Fikri.
Dalam kesempatan tersebut, HMI Cabang Pohuwato menyampaikan sejumlah tuntutan, yakni:
1. Evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
2. Cabut RUU TNI dan RUU Polri.
3. Hentikan segala bentuk represivitas terhadap mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil.
4. Kendalikan harga kebutuhan pokok yang terus membebani rakyat.
5. Kembalikan orientasi APBN untuk pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, dan kesejahteraan rakyat serta menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara.
6. Hentikan militerisme di ranah sipil.
Menurut HMI Cabang Pohuwato, seluruh tuntutan tersebut berangkat dari amanat konstitusi untuk memastikan negara tetap berjalan di atas prinsip demokrasi, penghormatan hak asasi manusia, supremasi sipil, transparansi pengelolaan keuangan negara, dan keberpihakan terhadap kesejahteraan rakyat.
"Hari ini rakyat tidak membutuhkan pencitraan. Rakyat membutuhkan keberpihakan. Ketika harga beras naik, rakyat menjerit. Ketika BBM naik, rakyat menjerit. Ketika lapangan kerja sulit, rakyat menjerit. Tetapi yang terdengar dari penguasa hanyalah narasi keberhasilan tanpa keberanian mendengar penderitaan masyarakat," kata Fikri.
Ia juga menyerukan kepada mahasiswa, pemuda, buruh, petani, nelayan, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya demokrasi di Indonesia.
"Kami menyerukan kepada seluruh mahasiswa, pemuda, kaum buruh, petani, nelayan, dan seluruh elemen rakyat Indonesia untuk mengawal jalannya demokrasi. Jika aspirasi rakyat terus diabaikan, maka mahasiswa akan mengambil peran sejarahnya sebagai penjaga moral bangsa. HMI Cabang Pohuwato siap turun ke jalan untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan mengawal cita-cita reformasi agar tidak dikhianati oleh kekuasaan," pungkasnya. (red/)
