Aktivis Mahasiswa Soroti Kunjungan Presiden ke Gorontalo: Di Tengah Euforia PENAS, Petani dan Nelayan Dinilai Masih Menjerit
.jpg)
GORONTALO – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Provinsi Gorontalo dalam rangka menghadiri dan menutup rangkaian kegiatan Pekan Nasional (PENAS) menuai berbagai tanggapan dari kalangan masyarakat dan aktivis.
Salah satu kritik datang dari aktivis mahasiswa Gorontalo, M. Fadli, yang menilai bahwa di balik kemeriahan pelaksanaan PENAS, masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang dihadapi petani dan nelayan di daerah yang belum mendapatkan perhatian serius.
Menurut Fadli, kehadiran Presiden untuk kedua kalinya di Gorontalo memang menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat karena menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap daerah. Namun, ia menilai masih ada persoalan yang belum tersampaikan kepada kepala negara.
“Kedatangan kembali Presiden Prabowo Subianto di Provinsi Gorontalo untuk menutup PENAS memang menjadi kebanggaan bagi daerah ini. Orang nomor satu di Indonesia sudah dua kali menginjakkan kaki di Gorontalo. Tetapi di balik kebanggaan itu, ada problem besar yang seharusnya diketahui Presiden, namun justru ditutupi oleh pemerintah daerah,” ujar Fadli, Senin (22/6/2026).
Ia menilai kemegahan penyelenggaraan PENAS dan berbagai program yang ditampilkan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang dihadapi sebagian petani dan nelayan di lapangan.
Menurutnya, sejumlah persoalan masih terjadi di beberapa wilayah, termasuk kekhawatiran petani terhadap dampak aktivitas pertambangan terhadap lahan pertanian di Kabupaten Pohuwato serta persoalan agraria yang dihadapi masyarakat di Kabupaten Boalemo.
“Di balik euforia dan kemegahan itu, masih ada petani dan nelayan yang berjuang mempertahankan hidupnya. Rakyat membutuhkan solusi nyata terhadap persoalan yang mereka hadapi,” katanya.
Fadli juga menyoroti pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan kondisi riil masyarakat kepada Presiden. Ia menilai kunjungan kepala negara seharusnya menjadi momentum untuk menyampaikan berbagai persoalan daerah agar mendapat perhatian dan solusi dari pemerintah pusat.
“Tapi naasnya, semua itu ditutupi di hadapan Presiden. Seolah-olah seluruh petani di Gorontalo sudah sejahtera. Program-program yang dibanggakan hanya menjadi formalitas jika keluhan masyarakat tidak didengar dan tidak diselesaikan,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kunjungan Presiden ke daerah hendaknya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menjadi ruang dialog untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial.
“Jika Presiden datang ke Gorontalo tetapi tidak mengetahui keluhan rakyatnya, khususnya para petani dan nelayan yang sedang berjuang mempertahankan hak hidup mereka, maka kunjungan tersebut kehilangan makna substansialnya. Presiden harus mendengar langsung suara rakyat, bukan hanya laporan-laporan yang indah di atas kertas,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi refleksi bahwa di tengah pelaksanaan agenda nasional dan semangat pembangunan sektor pertanian, masih terdapat sejumlah persoalan agraria, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Kalangan aktivis berharap berbagai masukan dan kritik yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi agar program pembangunan dan ketahanan pangan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. (red/)
