Pernyataan Natalius Pigai Soal Begal Tuai Polemik, Arman Naway Dukung Hukuman Mati: Sejalan dengan Sikap Tegas Sahroni
Boalemo, Gorontalo – Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Natalius Pigai, terkait pelaku begal yang disebut tidak boleh ditembak mati karena bertentangan dengan prinsip HAM, terus menuai polemik dan perdebatan publik.
Pernyataan tersebut memicu beragam tanggapan dari berbagai pihak. Sebagian kalangan menilai pendekatan HAM tetap harus dijunjung tinggi dalam penegakan hukum, namun tidak sedikit pula yang meminta negara lebih tegas terhadap aksi kriminal jalanan yang semakin meresahkan masyarakat.
Salah satu tanggapan keras datang dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Berdasarkan sejumlah pemberitaan nasional, Sahroni meminta aparat kepolisian bertindak tegas terhadap pelaku begal yang membahayakan keselamatan masyarakat. Ia bahkan mendorong penerapan tindakan “tembak di tempat” bagi pelaku yang melawan atau mengancam nyawa warga.
Meski demikian, Sahroni kemudian meluruskan bahwa yang dimaksud adalah tindakan “tembakan terukur” untuk melumpuhkan pelaku, bukan tindakan di luar prosedur hukum. Menurutnya, aparat harus tetap mengedepankan keselamatan masyarakat dan petugas di lapangan.
Sorotan serupa juga datang dari praktisi hukum muda sekaligus Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Boalemo, Gorontalo, Arman Naway, S.H.
Kepada media, Senin (25/5/2026), Arman menyampaikan dukungannya terhadap penerapan hukuman berat bagi pelaku pembegalan yang dinilai telah meresahkan masyarakat.
“Intinya kalau saya soal pembegalan apalagi sudah meresahkan warga maka saya mendukung hukuman mati supaya ada efek jera,” tegas Arman.
Tak hanya itu, Arman juga menilai pernyataan Menteri HAM terkesan lebih berpihak kepada pelaku kejahatan dibanding memikirkan rasa aman masyarakat sebagai korban.
“Pak Menteri hanya melindungi para pembegal tapi tidak memikirkan rasa keamanan dan kenyamanan warga,” tambahnya.
Pernyataan Arman dinilai sejalan dengan sikap tegas Sahroni yang meminta aparat tidak ragu bertindak terhadap pelaku begal yang mengancam keselamatan warga. Polemik ini pun kembali membuka perdebatan publik mengenai batas antara perlindungan HAM dan ketegasan penegakan hukum terhadap kejahatan jalanan.
Di tengah meningkatnya keresahan masyarakat akibat maraknya aksi pembegalan, banyak pihak berharap pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya menjunjung prinsip hukum dan HAM, tetapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan nyata bagi masyarakat. (red/)
