PDI Perjuangan DPRD Boalemo Desak Efisiensi Anggaran: Infrastruktur Rusak dan Nasib PPPK Paruh Waktu Jadi Prioritas
Boalemo, Gorontalo — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Boalemo mendorong Pemerintah Kabupaten Boalemo agar lebih selektif dan tepat sasaran dalam mengelola anggaran daerah di tengah kondisi fiskal yang masih terbatas.
Dorongan tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan yang dinilai mendesak dan langsung dirasakan masyarakat, mulai dari kerusakan infrastruktur dasar hingga perhatian terhadap kesejahteraan PPPK paruh waktu.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Boalemo, Harijanto Mamangkey, menegaskan bahwa masih banyak jalan, jembatan, serta plat duiker di sejumlah wilayah Kabupaten Boalemo yang membutuhkan penanganan serius karena kondisinya rusak dan menghambat aktivitas masyarakat.
Menurutnya, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah harus mampu menetapkan skala prioritas penggunaan anggaran secara bijak dan berpihak pada kebutuhan rakyat.
“Penggunaan anggaran harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Karena itu setiap kebijakan belanja perlu mempertimbangkan urgensi serta manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Harijanto kepada media, Kamis (7/5/2026).
Fraksi PDI Perjuangan menilai kondisi fiskal daerah saat ini menuntut seluruh unsur pemerintahan agar lebih berhati-hati dan selektif dalam menentukan kebijakan belanja daerah, termasuk dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas.
Menurut fraksi, APBD seharusnya lebih difokuskan pada sektor prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, seperti perbaikan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan tenaga pelayanan, termasuk PPPK paruh waktu.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta agar seluruh penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan terukur sesuai kemampuan keuangan daerah saat ini.
“Seluruh elemen pemerintahan harus memiliki semangat yang sama dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pengelolaan APBD tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan rutin pemerintahan, tetapi juga harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Boalemo, terutama di tengah tantangan ekonomi dan keterbatasan fiskal daerah yang masih dihadapi saat ini. (red/)
