Ketua Komisi II DPRD Pangkep Apresiasi Kinerja SPPG/MBG 1 Labakkang, Pastikan Standar Rp8.000 Per Porsi Untuk TK Dijaga
Pangkep, 16 Mei 2026 – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), H. Muh Lutfi Hanafi, SE, memberikan apresiasi dan dukungan tinggi terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) atau Satuan Pelayanan Gizi/Makanan Bergizi Gratis (MBG) 1 Kecamatan Labakkang. Penghargaan ini disampaikan langsung saat beliau meninjau kegiatan pembagian makanan bergizi bagi siswa-siswi Taman Kanak-Kanak (TK) Aisiyah (TK ABAH) Muhammadiyah Bonto Sungguh di Kelurahan Bori Masunggu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, pada hari Sabtu (16/5).
Kegiatan ini merupakan bagian nyata dari pengawalan dan dukungan terhadap program unggulan nasional Makanan Bergizi Gratis yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Program ini dirancang sebagai langkah strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia, mengurangi angka stunting, serta memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan asupan nutrisi yang layak demi mendukung tumbuh kembang yang optimal. Sesuai ketentuan yang berlaku, penyediaan satu porsi makanan untuk jenjang pendidikan TK dalam program ini ditetapkan dengan standar harga sebesar Rp8.000, yang dirancang memenuhi kebutuhan gizi harian anak.
Dalam kunjungannya, H. Muh Lutfi Hanafi menyampaikan rasa bangganya melihat kesiapan dan kerja keras seluruh tim SPPG/MBG 1 Labakkang dalam menjalankan tugas pelayanan publik ini. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang baik di tingkat daerah, mulai dari pengolahan bahan baku, kebersihan, penerapan standar harga yang ditetapkan, hingga ketepatan penyaluran ke sasaran yang berhak.
Kami sangat mengapresiasi kinerja tim SPPG/MBG 1 Kecamatan Labakkang. Pelaksanaannya tertib, makanannya terlihat sehat, bersih, dan bergizi, serta penyalurannya tepat sasaran kepada anak-anak kita di sekolah-sekolah. Pengelolaan anggaran dengan standar harga Rp8.000 per porsi untuk siswa TK pun kami pantau penggunaannya agar benar-benar dimanfaatkan untuk kualitas bahan makanan terbaik. Ini adalah bentuk tanggung jawab besar kita bersama untuk memastikan program dari Bapak Presiden Prabowo Subianto berjalan sukses hingga ke pelosok desa,” ujar H. Muh Lutfi Hanafi saat memberikan keterangan kepada awak media.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini menegaskan bahwa kehadirannya adalah bentuk komitmen Komisi II DPRD Pangkep untuk terus mengawal setiap program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya yang menyangkut pendidikan dan kesehatan anak. Ia berharap pelaksanaan program ini tidak hanya berjalan lancar saat ini, tetapi juga konsisten dan berkelanjutan di masa mendatang dengan tetap memegang standar yang telah ditetapkan.
Program Makanan Bergizi Gratis ini adalah investasi besar bagi masa depan bangsa. Di Pangkep, kami pastikan tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaannya. Kami akan terus mendorong dan memantau agar standar gizi, kualitas makanan, serta ketepatan penggunaan nilai anggaran per porsi selalu terjaga dengan baik. Hal ini dilakukan agar tujuan utama program tercapai, yaitu lahirnya generasi Pangkep yang sehat, cerdas, dan berprestasi,” tambahnya.
Sementara itu, pihak pengelola SPPG/MBG 1 Kecamatan Labakkang menyambut baik kunjungan dan apresiasi dari Ketua Komisi II DPRD Pangkep tersebut. Mereka menyampaikan terima kasih atas dukungan dan masukan yang diberikan, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga higienitas pengolahan makanan, mematuhi standar harga dan kualitas yang ditetapkan, serta memastikan seluruh siswa yang menjadi sasaran program mendapatkan haknya masing-masing.
Kegiatan pembagian makanan bergizi di Kelurahan Bori Masunggu ini berjalan dengan tertib dan disambut antusias oleh para siswa, guru, maupun orang tua siswa. Kehadiran para wakil rakyat di lapangan memberikan semangat tersendiri bagi seluruh elemen yang terlibat, sekaligus menjadi bukti nyata sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan gizi anak bangsa.*
( Ahmad Latif )
