Kader HMI Pohuwato Soroti Dugaan Arogansi Pani Gold Mine: “Investasi Jangan Menindas Rakyat Lokal”
Pohuwato, Gorontalo — Sikap arogan yang belakangan ini diduga ditunjukkan oknum pihak perusahaan tambang Pani Gold Mine terhadap masyarakat penambang lokal menuai sorotan tajam dari kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato. Mereka menilai kondisi tersebut mencerminkan wajah investasi yang mulai kehilangan nilai kemanusiaan dan keberpihakan terhadap rakyat.
Menurut kader HMI Cabang Pohuwato, ketika masyarakat yang sejak lama menggantungkan hidup dari ruang hidupnya sendiri justru diposisikan sebagai ancaman, maka publik patut mempertanyakan arah dan tujuan investasi yang dijalankan di daerah tersebut.
“Tindakan intimidatif terhadap masyarakat penambang lokal tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Ini adalah gejala ketimpangan kekuasaan antara korporasi besar dan rakyat kecil yang perlahan dipaksa menyerah di tanahnya sendiri,” ungkapnya, Selasa (19/5/2026).
Ia menilai, atas nama investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN), masyarakat pribumi justru diperlakukan seolah tidak memiliki hak sejarah, hak ekonomi, maupun hak sosial atas wilayah yang telah mereka tempati dan kelola secara turun-temurun.
Fikri menegaskan bahwa HMI Cabang Pohuwato pada dasarnya tidak anti terhadap investasi. Namun menurutnya, investasi yang sehat semestinya dibangun dengan prinsip keadilan, dialog, dan penghormatan terhadap masyarakat lokal, bukan melalui tekanan ataupun rasa takut.
“Perusahaan harus sadar bahwa keberadaan mereka di Pohuwato bukan di ruang kosong. Ada masyarakat, ada budaya, ada lingkungan hidup, dan ada pemerintah daerah yang selama ini menjadi bagian penting dari keberlangsungan wilayah tersebut,” tegas Fikri.
Ia juga menyoroti sikap perusahaan yang dinilai lebih memilih pendekatan kekuasaan ketimbang membuka ruang dialog dengan masyarakat penambang lokal.
“Sikap perusahaan yang terkesan tidak mau membuka ruang dialog dan lebih memilih pendekatan kekuasaan menunjukkan adanya mental kolonialisme modern dalam praktik investasi hari ini. Masyarakat hanya dijadikan objek, sementara keuntungan terus mengalir kepada pemodal. Jika benar ada tindakan intimidasi terhadap penambang lokal, maka itu merupakan bentuk penjajahan gaya baru terhadap rakyat pribumi Pohuwato,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fikri menilai narasi perusahaan mengenai keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat tidak sejalan dengan kondisi yang terjadi di lapangan.
“Jangan jadikan slogan ‘investasi untuk kesejahteraan rakyat’ hanya sebagai alat pencitraan korporasi. Sebab masyarakat bisa melihat dengan jelas siapa yang benar-benar berpihak pada rakyat dan siapa yang hanya menjadikan rakyat sebagai korban pembangunan,” katanya.
HMI Cabang Pohuwato juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak bersikap pasif terhadap dugaan intimidasi yang terjadi terhadap masyarakat penambang lokal.
“Pemerintah daerah tidak boleh dipandang sebelah mata. Daerah bukan sekadar lokasi eksploitasi sumber daya yang dapat diatur sepihak oleh korporasi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional melindungi rakyat dan lingkungan hidupnya. Karena itu, kami mendesak pemerintah daerah, DPRD, serta aparat penegak hukum untuk tidak diam terhadap dugaan tindakan intimidatif yang terjadi di lapangan,” tutup Fikri.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa investasi semestinya hadir untuk membawa kesejahteraan dan keadilan sosial, bukan justru melahirkan konflik serta menggerus martabat masyarakat lokal.
“Pohuwato bukan tanah jajahan. Rakyat bukan musuh negara. Dan investasi tidak boleh tumbuh dengan cara menginjak martabat masyarakat lokal.” (red/)
