Atribut PM di Tengah Konflik Tambang Nanasi Tuai Sorotan, Yopi: Ada Upaya Intimidasi Penambang?
Pohuwato, Gorontalo — Polemik insiden di kawasan tambang Nanasi, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, kembali memantik kemarahan publik. Pasca beredarnya video seorang oknum pengawas perusahaan tambang Pani Gold Mining (PGM) yang diduga melontarkan kalimat kontroversial “Pantang negosiasi dengan penjahat”, sorotan kini mengarah pada dugaan penggunaan atribut Polisi Militer (PM) oleh oknum tersebut saat menghadapi penambang rakyat.
Peristiwa yang terjadi pada Rabu (13/5/2026) itu hingga kini masih menjadi bahan perbincangan hangat masyarakat Pohuwato. Banyak pihak menilai ucapan yang terlontar di hadapan penambang rakyat bukan hanya melukai perasaan masyarakat kecil, tetapi juga berpotensi memperkeruh situasi sosial di wilayah pertambangan.
Kecaman keras datang dari Tokoh Muda Pohuwato, Yopi Y. Latif. Ia mempertanyakan kapasitas dan kewenangan oknum karyawan PGM berinisial SP yang terekam dalam video viral tersebut.
“Kalau kapasitasnya hanya sebagai pengawas perusahaan, lalu kenapa menggunakan atribut Polisi Militer? Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegas Yopi, Minggu (17/5/2026).
Menurut Yopi, publik juga dibuat bertanya-tanya lantaran oknum tersebut diketahui merupakan anggota TNI aktif berpangkat kolonel. Karena itu, ia mempertanyakan hubungan antara status militer yang disandang dengan penggunaan atribut PM di lokasi konflik pertambangan, terlebih dalam kapasitas yang diakuinya sebagai pengawas perusahaan tambang.
“Kalau memang beliau anggota TNI aktif berpangkat kolonel, lalu apa kaitannya dengan penggunaan atribut PM saat berada di lokasi tambang? Apalagi yang bersangkutan mengaku sebagai pengawas PGM. Ini yang harus diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat,” ujar Yopi.
Menurutnya, penggunaan atribut yang identik dengan institusi militer di tengah ketegangan antara perusahaan dan masyarakat penambang dapat menimbulkan kesan intimidatif serta memicu ketakutan di tengah warga.
“Apakah atribut itu sengaja digunakan untuk menekan psikologis masyarakat? Untuk menakut-nakuti penambang yang hadir? Atau ada tujuan lain? Ini tidak bisa dianggap sepele,” lanjutnya.
Yopi menilai, jika benar atribut tersebut digunakan tanpa kapasitas resmi yang jelas, maka hal itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi negara sekaligus memperburuk hubungan perusahaan dengan masyarakat lokal.
Ia juga mendesak pihak Pani Gold Mining agar segera memberikan penjelasan resmi terkait status, kewenangan, dan alasan penggunaan atribut PM oleh oknum karyawannya tersebut.
“PGM harus terbuka. Jangan biarkan publik berspekulasi. Situasi seperti ini sangat sensitif karena menyangkut rasa aman masyarakat,” ujarnya.
Di tengah memanasnya polemik tambang Nanasi, masyarakat berharap seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan pendekatan humanis dalam menyelesaikan persoalan yang melibatkan penambang rakyat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pani Gold Mining belum memberikan keterangan resmi terkait penggunaan atribut Polisi Militer tersebut. Media ini masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi demi keberimbangan pemberitaan. (red/)
