Skandal Harapan Palsu Rp56 Miliar: Mahasiswa Desak Transparansi, Tantang Aleg Buka Dokumen Anggaran!
BOALEMO – Polemik dugaan “harapan palsu” terkait anggaran Rp56,6 miliar untuk pembangunan jembatan di Kecamatan Wonosari kian memanas. Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kawasan Paguyaman Raya Gorontalo (AMPKPRG) melontarkan kritik keras terhadap sejumlah anggota legislatif (Aleg) yang dinilai berlindung di balik alasan “tahapan birokrasi”.
Ketua Umum AMPKPRG, Rivandi Abdullah, menilai dalih tersebut hanyalah alasan klasik untuk menutupi janji yang sejak 2025 telah dipublikasikan seolah-olah anggaran tersebut sudah terealisasi.
“Lucu sekali melihat para Aleg baru sibuk bicara ‘tahapan’ setelah jembatan rakyat roboh dan kritikan mulai menghujam. Pertanyaannya sederhana: Jika memang masih dalam proses administratif yang berbelit, kenapa sejak tahun lalu kalian sudah hobi pamer foto dan narasi di media sosial seolah anggaran itu sudah ‘gol’? Itu bukan kerja nyata, itu namanya jualan mimpi di atas penderitaan rakyat!” tegas Rivandi, Selasa (31/03/2026).
Ia pun secara terbuka menantang para wakil rakyat untuk berhenti beretorika di ruang publik dan segera membuka dokumen resmi terkait anggaran tersebut. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjawab kecurigaan masyarakat.
“Kami dari AMPKPRG menuntut jawaban konkret: Sudah di posisi mana sebenarnya dana Rp56 miliar itu? Apakah masih di atas kertas, masih di tahap lobi, atau jangan-jangan hanya fiktif untuk meredam kemarahan warga? Jangan hanya berani berbalas pantun di berita, tunjukkan bukti fisiknya kepada masyarakat Wonosari!” ujarnya dengan nada tajam.
Rivandi juga menyoroti ketimpangan antara cepatnya para Aleg mempublikasikan kunjungan lapangan dengan lambatnya realisasi pembangunan. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara pencitraan dan kerja nyata.
“Kamera kalian fokusnya sangat tajam saat berpose di lokasi bencana, tapi kenapa visi kalian mendadak kabur saat bicara eksekusi? Rakyat butuh jembatan utuh yang kokoh, bukan tumpukan proposal yang tidak kunjung berwujud alat berat di lokasi. Jika energi kalian hanya habis untuk klarifikasi tanpa ada aksi, maka fungsi pengawasan kalian patut kami pertanyakan!” lanjutnya.
AMPKPRG menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan data serta bukti nyata pembangunan jembatan permanen. Bagi mereka, “tahapan” yang ditunggu masyarakat bukan sekadar administrasi, melainkan dimulainya pekerjaan fisik di lapangan.
“Berhenti membius rakyat dengan angka miliaran jika urusan akses transportasi dasar saja kalian gagal tuntaskan. Kami tunggu transparansi kalian, bukan janji ‘otewe’ yang sudah kadaluarsa!” pungkas Rivandi. (red/)
