NasDem Boalemo Pasang Badan: Kritik Pemberitaan Tempo yang Dinilai Diskreditkan Partai
Gorontalo — Sikap tegas ditunjukkan jajaran Partai NasDem di daerah. Kali ini, DPD NasDem Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, menjadi garda terdepan dalam merespons polemik pemberitaan Tempo yang dinilai merugikan citra partai.
Ketua DPD NasDem Boalemo, Arman Naway, S.H., secara terbuka menyuarakan keberatan atas narasi yang berkembang. Ia menegaskan bahwa kader NasDem di daerah tetap fokus bekerja dan berkontribusi bagi masyarakat, terlepas dari isu yang beredar di tingkat nasional.
“Partai NasDem telah berkontribusi secara kelembagaan pada sistem pemerintahan di negeri ini. Kerja-kerja kader di seluruh Indonesia, termasuk di Boalemo, adalah bukti nyata pengabdian kami,” ujar Arman, Rabu (15/4/2026).
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga marwah partai sebagai bagian dari pilar demokrasi. Menurutnya, pemberitaan yang tidak proporsional justru berpotensi menciptakan persepsi negatif terhadap lembaga politik.
“Kami adalah bagian dari pilar-pilar demokrasi, sama seperti media. Namun pemberitaan yang dilakukan justru kami nilai sebagai upaya mendiskreditkan kelembagaan Partai NasDem,” tegasnya.
Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah adanya penyebutan istilah “PT Nasdem Indonesia Raya Terbuka” dalam pemberitaan Tempo yang dipertanyakan oleh pengurus DPP NasDem. Istilah tersebut dinilai menimbulkan tafsir seolah partai politik disamakan dengan entitas bisnis berorientasi profit.
Beberapa waktu lalu, polemik ini juga sempat memicu aksi unjuk rasa oleh kader Partai NasDem di depan kantor Tempo Inti Media Tbk sebagai bentuk protes terhadap pemberitaan yang dianggap tidak berimbang.
Bagi NasDem Boalemo, polemik ini tidak hanya menjadi isu pusat, tetapi juga menyentuh semangat kader di daerah. Mereka menegaskan komitmen untuk tetap menjaga nilai, integritas, serta kepercayaan publik terhadap partai.
Dengan sikap yang disampaikan secara terbuka, NasDem Boalemo berharap ruang demokrasi tetap diwarnai kritik yang konstruktif, bukan narasi yang dinilai merugikan kelembagaan politik. (red/)
