Krisis Dapur MBG di Boalemo: 4 SPPG Ditutup, Distribusi Makanan Siswa Terhenti
Boalemo – Dampak penertiban fasilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo semakin meluas. Di Kabupaten Boalemo, terdapat 5 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), namun sebanyak 4 dapur terpaksa ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN), menyusul temuan pelanggaran standar, khususnya terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Sementara itu, satu dapur yang tetap beroperasi adalah SPPG Mananggu karena dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan.
Dari sejumlah dapur yang ditutup, di antaranya berada di wilayah Molombulahe dan Tilamuta yang kini menghentikan operasional sementara hingga perbaikan selesai dilakukan.
Salah satu dapur yang ikut ditutup adalah SPPG Molombulahe yang berlokasi di Desa Molombulahe, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Penutupan ini menjadi bagian dari kebijakan tegas pemerintah setelah sebelumnya 16 SPPG di Gorontalo dihentikan operasionalnya karena tidak memenuhi standar teknis yang ditetapkan.
Kepala SPPG Molombulahe, Rizal Suu, mengakui bahwa persoalan utama yang menyebabkan penutupan adalah belum terpenuhinya standar IPAL sesuai petunjuk teknis terbaru dari BGN. Meski pihak dapur telah memiliki sistem penyaringan sederhana, namun dinilai belum memenuhi kriteria, terutama dalam pengolahan limbah agar tidak menimbulkan bau dan dampak lingkungan.
“Memang yang jadi masalah utama itu IPAL. Kami sudah punya penyaring, tapi belum sesuai standar. Sekarang mitra sudah melakukan pengadaan biofilter yang sesuai ketentuan, dan sementara dalam proses pemasangan,” ujarnya saat ditemui, Kamis (2/4/2026).
Ia menjelaskan, tim dari BGN bersama koordinator wilayah, Putri Nento, telah melakukan pemeriksaan langsung sebelum akhirnya memutuskan penghentian sementara aktivitas dapur. Penutupan ini bersifat administratif dan akan dicabut setelah seluruh persyaratan dipenuhi.
Menurut Rizal, pihak yayasan bersama pengelola dapur kini tengah berupaya mempercepat perbaikan, termasuk pemasangan sistem biofilter baru. Setelah rampung, mereka akan kembali melaporkan ke BGN untuk dilakukan verifikasi ulang.
“Kalau sudah selesai, kami ajukan laporan. Nanti mereka akan turun lagi untuk memastikan apakah sudah sesuai standar,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran lain selain persoalan IPAL. Dari sisi kualitas makanan dan distribusi ke sekolah, sejauh ini tidak ditemukan masalah. Bahkan, hasil evaluasi di lapangan menunjukkan pelayanan kepada siswa berjalan baik sebelum penutupan.
Namun demikian, dampak dari penghentian ini cukup signifikan. Distribusi makanan bergizi kepada siswa untuk sementara waktu terhenti, hingga proses perbaikan fasilitas selesai dilakukan.
“Kalau dipaksakan jalan saat masih perbaikan, justru akan mengganggu proses produksi, terutama karena penggunaan air yang cukup besar dalam pengolahan makanan,” tambahnya.
Diketahui, program MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar. Pemerintah daerah pun berharap seluruh pengelola SPPG dapat segera memenuhi standar, agar layanan kepada masyarakat, khususnya siswa, dapat kembali berjalan optimal dalam waktu dekat.
Di akhir keterangannya, Rizal Suu, S.Pd juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat luas, khususnya di wilayah Paguyaman, atas penghentian sementara layanan tersebut. Ia juga memohon maaf kepada para orang tua siswa serta 47 relawan yang turut terdampak karena untuk sementara waktu tidak dapat beraktivitas. (*).
