Demo Yipilo Memanas di Kantor Bupati Pohuwato, Tuntut Pemberhentian Kades Terkait Dugaan Perselingkuhan
Pohuwato, Gorontalo – Gelombang protes dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Yipilo, Kecamatan Wanggarasi, menggema di halaman Kantor Bupati Pohuwato, Senin (27/4/2026). Sekitar 50 massa aksi turun ke jalan, menyuarakan tuntutan tegas: pemberhentian tetap oknum Kepala Desa Yipilo yang tengah diterpa isu dugaan perselingkuhan.
Aksi yang dipimpin oleh Jenderal Lapangan Fikri Papempang, dengan Koordinator Lapangan Wahyudi Mahmud dan Fadli Alamri, berlangsung dengan tensi yang terus meningkat sejak pagi. Massa membawa aspirasi yang mereka nilai sebagai bentuk kegelisahan moral sekaligus krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan di tingkat desa.
Kedatangan massa sempat disambut langsung oleh Bupati Pohuwato, Saiful Mbuinga. Namun, pertemuan yang diharapkan menjadi ruang dialog terbuka itu tertunda, setelah bupati menyampaikan izin untuk mengikuti agenda rapat yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Waktu berlalu, namun kepastian tak kunjung datang. Menunggu berjam-jam tanpa kejelasan, suasana mulai berubah. Kekecewaan perlahan menjelma menjadi tekanan massa yang tak lagi terbendung. Dengan langkah tegas namun tetap terkendali, massa aksi akhirnya bergerak masuk dan menduduki area Kantor Bupati.
Aksi pendudukan itu menjadi simbol ketidakpercayaan terhadap penjelasan yang diberikan. Massa secara terbuka menyatakan keraguan bahwa pimpinan daerah benar-benar sedang dalam rapat, atau sekadar menghindari konfrontasi langsung dengan tuntutan yang mereka bawa.
Meski situasi memanas dan penuh tekanan, massa aksi tetap menegaskan komitmennya untuk menjaga ketertiban. Dalam orasi yang bergema di dalam kantor pemerintahan tersebut, mereka menyatakan tidak akan melakukan tindakan anarkis maupun merusak fasilitas negara. Namun, pesan yang disampaikan jelas: mereka tidak akan mundur sebelum tuntutan mendapat jawaban konkret.
Aksi ini menjadi cerminan bahwa persoalan di tingkat desa dapat berkembang menjadi isu publik yang lebih luas, ketika menyangkut integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin. Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan, menanti kepastian sikap dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato atas tuntutan yang mereka anggap mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. (red/)
