Jembatan Harapan–Sukamaju Roboh, AMPKPRG Soroti “Misteri” Anggaran Rp56,6 Miliar
BOALEMO – Kondisi infrastruktur di Kabupaten Boalemo kembali menuai sorotan tajam. Robohnya jembatan vital yang menghubungkan Desa Harapan dan Desa Sukamaju (RT15) Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo menjadi pemicu kritik keras dari berbagai pihak, terutama di tengah lumpuhnya akses transportasi warga.
Sorotan utama mengarah pada klaim anggaran sebesar Rp56,6 miliar dari BNPB untuk pembangunan lima jembatan yang hingga kini dinilai belum menunjukkan kejelasan realisasi di lapangan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat yang terdampak langsung.
Ketua Umum AMPKPRG (Aliansi Mahasiswa dan Pelajar Kawasan Paguyaman Raya Gorontalo), Rivandi Abdullah, menilai situasi tersebut mencerminkan ketimpangan yang mencederai rasa keadilan publik. Ia menyoroti kontras antara narasi keberhasilan anggaran yang disampaikan di media sosial dengan kondisi riil infrastruktur yang justru terbengkalai.
"Dana 56,6 Miliar itu untuk 5 jembatan, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan sama sekali di lapangan. Sementara itu, jembatan penghubung Desa Harapan dan Sukamaju sudah roboh. Masyarakat tidak bisa makan hanya dengan melihat angka di media sosial; mereka butuh jembatan itu berdiri kembali sekarang juga," tegas Rivandi Abdullah, Minggu (29/03/2026).
Menurut Rivandi, jika anggaran yang diklaim untuk tahun 2026 tersebut benar adanya, seharusnya pemerintah telah menyampaikan secara transparan lokasi pengerjaan serta jadwal pembangunan. Ketidakjelasan ini dinilai berpotensi memperbesar kekecewaan masyarakat.
"Jangan sampai narasi anggaran besar ini hanya dipakai untuk meredam kemarahan warga Desa Harapan dan Sukamaju. Faktanya, akses kedua desa ini terputus dan tidak ada solusi taktis dari pemerintah daerah maupun pihak legislatif yang katanya sudah 'bersinergi' menjemput dana pusat," lanjutnya dengan nada kritis.
Lebih jauh, Rivandi mendesak Pemerintah Daerah Boalemo bersama DPRD untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk menurunkan tim teknis guna penanganan darurat. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga dan kelancaran distribusi barang tidak bisa menunggu proses birokrasi yang berlarut.
"Rakyat butuh bukti fisik, bukan sekadar status 'otewe' (on the way). Kami menuntut transparansi penuh atas dana 56 Miliar tersebut dan mendesak perbaikan segera untuk jembatan penghubung Harapan-Sukamaju yang kini jadi saksi bisu kegagalan prioritas pembangunan di Boalemo," pungkasnya.
Hingga kini, mobilitas warga di perbatasan Desa Harapan dan Desa Sukamaju masih terhambat total. Masyarakat terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh, sulit, dan berisiko demi menjalankan aktivitas sehari-hari. (*)
