Wamen Viva Yoga Ajak AKSI Bersinergi Bangun Kawasan Transmigrasi
JAKARTA – Wakil Menteri Transmigrasi (Wamen Transmigrasi) Viva Yoga Mauladi mengajak Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) untuk bersinergi dalam membangun kawasan transmigrasi di Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Dewan Pengurus Pusat (DPP) AKSI di Gedung C Kompleks Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ketua Umum DPP AKSI, Irawadi, menjelaskan bahwa AKSI merupakan organisasi yang menghimpun para kepala desa dari seluruh Indonesia.
“Organisasi ini hanya menghimpun para kepala desa. Inilah yang membedakan AKSI dengan organisasi lain yang berlabel desa,” ujar Irawadi.
AKSI yang berdiri sejak tahun 2022 hadir di Kementrans untuk menyampaikan berbagai hal terkait pembangunan desa, khususnya desa-desa yang secara administratif berada di kawasan transmigrasi. Posisi tersebut mendorong AKSI untuk menjalin sinergi dan mendapatkan dukungan dari Kementerian Transmigrasi.
Sekretaris Jenderal AKSI, Eko Mulyadi, menambahkan bahwa organisasi yang telah memiliki kepengurusan di berbagai provinsi dan kabupaten ini ingin menjalin komunikasi langsung terkait pembangunan desa di kawasan transmigrasi.
“Kami ingin sambung rasa terkait pembangunan desa di kawasan transmigrasi agar lebih terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Wamen Viva Yoga menyambut baik kehadiran AKSI. Ia menilai AKSI telah menerapkan manajemen organisasi yang modern.
“AKSI sudah menggunakan teknologi informasi, kartu anggota, dan struktur organisasi yang rapi. Modernisasi seperti ini menjadi keharusan dalam menjalankan roda pemerintahan,” kata Viva Yoga.
Menurutnya, kemitraan dengan berbagai kementerian, pemerintah daerah, dan unsur lainnya sangat penting. Kementrans pun terbuka terhadap keinginan AKSI untuk bersinergi. Viva Yoga menyebutkan, di 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional terdapat 1.231 desa, sementara di 109 kawasan transmigrasi prioritas kementerian terdapat 3.513 desa.
“Jika desa yang berada di kawasan transmigrasi mengajukan program, akan kita realisasikan,” tegasnya.
Viva Yoga menjelaskan bahwa program kerja Kementrans merupakan turunan dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja.
“Bagi Kementrans, desa adalah buah dari program transmigrasi. Sejak era Presiden Soekarno hingga saat ini, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa dari Sabang sampai Merauke. Desa-desa itu akan terus bertambah seiring pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, apabila AKSI ingin membangun desa melalui program di luar Kementrans, pihaknya siap mengoordinasikan dengan kementerian terkait. Menurutnya, pembangunan berawal dari desa, sehingga program kementerian harus hadir di sana, meski tidak semuanya bersumber dari APBN.
“Apa yang dilakukan AKSI dengan beraudiensi ke Kementrans, setelah sebelumnya ke Kemendes dan PDT, merupakan langkah strategis. AKSI adalah lembaga perjuangan kepala desa untuk memajukan wilayahnya,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Viva Yoga juga mendorong AKSI untuk terus berkoordinasi dengan bupati dan gubernur setempat agar pembangunan desa di kawasan transmigrasi berjalan sinergis dan berkelanjutan.
( Ahmad Latif ).
