Tak Mampu Beli Alat Tulis dan Dihantui Tagihan Sekolah Rp1,2 Juta, Tragedi Anak SD di NTT Jadi Alarm Nasional: Arman Naway Peringatkan Negara
BOALEMO, GORONTALO — Tragedi memilukan yang menimpa seorang anak Sekolah Dasar di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mengguncang nurani publik dan membuka kembali luka lama soal ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Anak tersebut diduga mengakhiri hidupnya setelah tak mampu membeli alat tulis dan kerap mendapat tekanan akibat tagihan biaya sekolah yang disebut mencapai Rp1,2 juta.
Berdasarkan informasi yang beredar luas di media sosial dan sejumlah pemberitaan, korban diketahui berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Dalam kesehariannya, ia disebut sering merasa tertekan karena kebutuhan sekolah yang tidak mampu dipenuhi orang tuanya. Kondisi itu diperparah dengan beban psikologis akibat tagihan biaya sekolah yang terus ditagihkan, hingga akhirnya peristiwa tragis tersebut terjadi dan menyulut kemarahan serta keprihatinan publik secara nasional.
Peristiwa yang viral di jagat maya itu dinilai sebagai sinyal darurat atas lemahnya kehadiran negara dalam menjangkau persoalan paling dasar masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga rentan yang seharusnya mendapat perlindungan penuh dari sistem pendidikan nasional.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Boalemo, Arman Naway, S.H, secara terbuka menyoroti kasus tersebut dan menyebutnya sebagai peringatan keras bagi seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Boalemo, agar tidak menutup mata terhadap kondisi riil warganya.
“Belajar dari kasus yang terjadi di Kabupaten Ngada, NTT, jangan sampai perihal yang sama terjadi di Kabupaten Boalemo,” tegas Arman Naway saat dimintai tanggapan, Kamis (5/2/2026).
Menurut Arman, tragedi itu tidak boleh dipandang sebagai kejadian tunggal semata, melainkan akumulasi dari kelalaian sistemik. Mulai dari lemahnya pengawasan sosial di tingkat lingkungan, tekanan ekonomi keluarga, hingga tidak optimalnya akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
Ia mengimbau seluruh elemen pemerintah daerah, dari level pimpinan hingga struktur paling bawah, desa, dusun, RT, dan RW, untuk benar-benar memastikan kondisi masyarakatnya diketahui secara menyeluruh, bukan hanya tercatat di atas kertas.
“Bukan cuma urusan pendidikan. Pemerintah juga harus memastikan jangan ada warga yang tidak berobat hanya karena BPJS-nya tidak aktif,” kata Arman dengan nada tegas.
Sebagai anggota DPRD yang aktif di Komisi III yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan pembangunan, Arman Naway menegaskan bahwa langkah pencegahan harus dibarengi dengan kebijakan konkret, bukan sekadar reaksi setelah tragedi terjadi.
Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengusulkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi sekitar 250 siswa, mendorong renovasi sejumlah gedung sekolah, serta aktif mengawal persoalan layanan kesehatan, terutama warga yang terkendala pengobatan akibat BPJS Kesehatan tidak aktif, persoalan klasik yang kerap luput dari perhatian birokrasi.
“Negara tidak boleh hadir hanya saat tragedi sudah terjadi dan viral. Pencegahan jauh lebih penting. Ini soal tanggung jawab moral dan konstitusional,” ujarnya.
Kasus anak SD di NTT kini menjadi cermin pahit bagi seluruh daerah di Indonesia. Arman Naway menegaskan, jika pemerintah daerah gagal membaca tanda-tanda awal persoalan sosial dan kemiskinan struktural, maka tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang.
“Ini alarm keras bagi kita semua. Jangan tunggu korban berikutnya,” tutupnya.
(Rey)
