Ketua DPC AKPERSI Pohuwato Kecam Dirut PT PETS: Pengecut dan Penjajah Bumi Panua
Pohuwato — Gelombang kritik terhadap PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PT PETS) semakin menguat. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPC AKPERSI) Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Deddy Bertus, melontarkan kecaman keras terhadap Direktur Utama PT PETS yang ia nilai tidak bertanggung jawab dan menghindari dialog dengan masyarakat.
Dalam pernyataan sikapnya, Deddy secara terbuka menyebut pimpinan tertinggi PT PETS sebagai pengecut dan penjajah Bumi Panua, menyusul sikap perusahaan yang dinilai terus menghindar dari ruang dialog publik terkait persoalan pertambangan.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk kekecewaan mendalam atas sikap PT PETS yang hingga kini tidak pernah menghadirkan direktur utama atau pimpinan berwenang dalam setiap aksi demonstrasi maupun tuntutan dialog terbuka, khususnya terkait dokumen AMDAL, legalitas perizinan, serta dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
"Direktur Utama PT PETS itu pengecut. Ia bersembunyi di balik utusan yang tidak punya kewenangan, sementara Bumi Panua terus dieksploitasi. Sikap seperti ini mencerminkan watak penjajah, datang mengambil, tapi menolak bertanggung jawab,” tegas Deddy Bertus, Senin (02/02).
Menurut Deddy, sikap perusahaan yang enggan berhadapan langsung dengan masyarakat merupakan bentuk pengabaian terhadap hak publik untuk memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel. Ia menilai kondisi tersebut sebagai pelecehan terhadap martabat masyarakat Pohuwato.
Lebih jauh, Deddy menegaskan bahwa istilah penjajah yang ia gunakan memiliki dasar moral dan sosial. Menurutnya, ketika sebuah korporasi mengeruk sumber daya alam daerah tanpa keterbukaan, tanpa dialog, dan tanpa keberpihakan kepada masyarakat lokal, maka praktik tersebut tidak ubahnya kolonialisme dalam wajah modern.
"Ini bukan sekadar soal investasi, tetapi soal martabat daerah. Jika alam Pohuwato dieksploitasi sementara rakyatnya dipinggirkan, itu adalah bentuk penjajahan gaya baru,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan sikap PT PETS yang dinilai abai terhadap nilai-nilai kearifan lokal serta prinsip keadilan ekologis. Keberadaan perusahaan, kata Deddy, seharusnya membawa kesejahteraan dan keadilan sosial, bukan justru melahirkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Deddy Bertus menegaskan, DPC AKPERSI Pohuwato akan terus berada di garda terdepan dalam mengawal persoalan ini. Pihaknya mendesak agar dokumen AMDAL dibuka secara transparan kepada publik serta menuntut kehadiran langsung Direktur Utama PT PETS di hadapan masyarakat penambang dan warga terdampak.
"Selama Dirut PT PETS terus bersembunyi dan menolak bertemu rakyat, perlawanan ini akan terus hidup. Pohuwato bukan tanah jajahan korporasi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Puncak Emas Tani Sejahtera (PT PETS) belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan keras yang disampaikan Ketua DPC AKPERSI Pohuwato tersebut.
(Rey)
