Didiamkan Berjam-jam, Video Warga Tolangohula Berontak Viral: PT PG Gorontalo Dituding Tutup Pintu Dialog
Gorontalo — Beredarnya video warga Kecamatan Tolangohula yang meluapkan kemarahan di kantor PT PG Gorontalo viral di media sosial dan menyedot perhatian publik. Video tersebut memperlihatkan akumulasi kekecewaan warga yang merasa diabaikan saat berupaya menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pimpinan perusahaan.
Peristiwa itu terjadi di kantor PT PG Gorontalo, Selasa (3/2/2026). Yusuf, warga Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo, mengaku bersama sejumlah warga lainnya datang dengan itikad baik untuk berdialog. Namun, harapan tersebut kandas setelah mereka didiamkan berjam-jam tanpa kepastian untuk bertemu pihak manajemen.
Dalam video yang beredar luas, Yusuf tampak meluapkan emosinya setelah menunggu lama tanpa satu pun pimpinan perusahaan menemui mereka. Ia menilai perlakuan tersebut bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk penolakan halus yang dilakukan secara sistematis terhadap aspirasi masyarakat sekitar.
“Kami tidak datang untuk ribut. Kami datang untuk bicara baik-baik. Tapi kalau berjam-jam didiamkan tanpa kejelasan, ini seperti penolakan yang disengaja,” ujar Yusuf kepada media.
Menurut Yusuf, warga hanya ingin bertemu langsung dengan General Manager atau pimpinan yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, bukan sekadar diarahkan kepada staf yang tidak dapat memberikan kepastian. Namun hingga waktu menunggu berjam-jam berlalu, tak satu pun pimpinan perusahaan keluar menemui warga.
Kekecewaan warga semakin besar karena aspirasi yang ingin disampaikan menyangkut persoalan mendasar, terutama terkait minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proses perekrutan karyawan PT PG Gorontalo. Yusuf menilai, perusahaan justru lebih memprioritaskan pekerja dari luar daerah, sementara masyarakat sekitar hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
“Kalau pun ada warga lokal yang diterima, sering kali tidak sesuai dengan latar belakang keahlian mereka. Ini memperkuat dugaan bahwa ada penolakan yang dibungkus secara halus,” ungkapnya.
Yusuf juga menegaskan bahwa dampak operasional perusahaan dirasakan langsung oleh warga Tolangohula. Mulai dari paparan limbah pabrik hingga kerusakan infrastruktur jalan akibat aktivitas kendaraan perusahaan.
“Limbah pabrik kami yang hirup setiap hari. Jalan rusak karena mobil perusahaan juga kami yang tanggung. Tapi saat penerimaan karyawan, justru warga luar daerah yang diprioritaskan,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Rizki, warga lainnya. Ia mempertanyakan alasan penolakan warga lokal yang kerap dikaitkan dengan nilai akademik atau persyaratan administratif.
“Kalau alasannya nilai, kenapa almarhum bapak saya dulu bisa menjabat sebagai HRD, padahal hanya lulusan SD? Ini membuktikan bahwa persoalan sebenarnya bukan nilai di atas kertas, tapi soal kualitas dan kepercayaan,” ujarnya.
Rizki menegaskan bahwa aksi warga yang terekam dalam video bukanlah tindakan anarkis, melainkan luapan kekecewaan akibat tertutupnya ruang dialog.
“Kami hanya ingin bicara dengan pimpinan, bukan dioper-oper. Kalau perusahaan sebesar ini tidak mau mendengar masyarakat di sekitarnya, lalu ke mana lagi kami harus mengadu?” katanya.
Aksi menunggu berjam-jam tanpa kepastian yang berujung pada protes terbuka itu semakin menguatkan keyakinan warga bahwa aspirasi masyarakat Tolangohula belum dianggap penting oleh PT PG Gorontalo. Warga pun khawatir, jika pola komunikasi tertutup ini terus dibiarkan, potensi konflik antara perusahaan dan masyarakat sekitar akan semakin membesar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT PG Gorontalo belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut, termasuk peredaran video warga maupun komitmen perusahaan untuk membuka ruang dialog secara terbuka.
Warga Tolangohula menegaskan akan terus memperjuangkan hak dan aspirasi mereka, serta mendesak pemerintah daerah agar segera turun tangan memfasilitasi dialog yang adil, transparan, dan berkeadilan antara perusahaan dan masyarakat.
(Rey).
