Aspirasi Layanan Kesehatan dan Pemberdayaan UMKM Jadi Fokus Reses Legislatif Andi Nirawati di Kelurahan Tekolabbua Pangkep
Pangkep, 16 Februari 2026 - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Hj. Andi Nirawati, S.T., M.Agb., IPM., ASEAN Eng., melaksanakan kegiatan reses temu konstituen untuk Masa Sidang II Tahun Anggaran 2025/2026 pada hari Selasa (16/02/2026). Kegiatan dialogis ini berlangsung di Jalan Pelelangan Ikan, Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai bentuk konkret dari mekanisme representasi rakyat.
Acara reses yang menjadi manifestasi intrinsik kewajiban institusi legislatif ini berfungsi sebagai kanal komunikasi dua arah antara lembaga perwakilan dan masyarakat sipil, di mana berbagai aspirasi yang bersifat strategis untuk pembangunan daerah disampaikan secara langsung. Secara substansial, permasalahan yang menjadi fokus perbincangan meliputi penyempurnaan sistem layanan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan), perumusan kerangka kebijakan pengembangan wilayah lokal berbasis potensi, serta penyusunan skema holistik untuk penguatan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Reses ini merupakan bagian integral dari arsitektur pengakomodasian aspirasi publik, di mana kami sebagai perwakilan rakyat memiliki mandat konstitusional untuk mendengarkan secara kongkrit apa yang menjadi kebutuhan esensial dan permasalahan struktural masyarakat. Seluruh masukan yang diperoleh, khususnya yang berkaitan dengan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan serta pemberdayaan ekonomi produktif melalui sektor UMKM, akan kami kaji secara mendalam dalam kerangka analisis kebijakan dan perjuangkan pada tataran pembuatan kebijakan provinsi," papar Andi Nirawati dalam pidato pembukaannya.
Legislator dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut menegaskan bahwa kawasan pesisir Kelurahan Tekolabbua memiliki potensi ekonomi yang sangat strategis, yang memerlukan sinergi kolaboratif antara pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah provinsi dalam skala yang komprehensif.
"Paradigma pengembangan wilayah lokal harus diintegrasikan secara sinergis dengan pemberdayaan sektor UMKM sebagai ujung tombak perekonomian rakyat. Melalui sinkronisasi kedua dimensi pembangunan ini, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai secara signifikan dan berkelanjutan," jelasnya.
Kegiatan reses ini juga dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dan tokoh masyarakat daerah, antara lain Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pangkep H. Muhammad Lutfi Hanafi, S.E., Ketua Lembaga Permusyawaratan Masyarakat (LPM) setempat, Babinsa Koramil terkait, Sekretaris Kelurahan Tekolabbua, mantan Wakil Ketua DPRD Pangkep, serta perwakilan tokoh masyarakat yang mewakili berbagai elemen komunitas lokal.
Dalam sesi dialog yang konstruktif, salah satu perwakilan masyarakat Tekolabbua menyampaikan harapan terkait implementasi hasil reses, yang diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap dokumentasi aspirasi semata. "Kami mengharapkan agar seluruh poin yang disampaikan pada kesempatan ini mendapatkan tindak lanjut yang konkrit dan terukur, terutama terkait peningkatan kualitas akses layanan BPJS Kesehatan dan pemberian dukungan insentif regulasi serta infrastruktur bagi kelompok UMKM nelayan sebagai aktor ekonomi utama kawasan pesisir," ujarnya.
Kegiatan berlangsung dalam suasana yang kondusif dan penuh partisipasi, dengan masyarakat secara aktif menyampaikan evaluasi kritis terhadap kebijakan yang telah berjalan sekaligus mengusulkan konsep pembangunan berbasis karakteristik lokal dan potensi sumber daya wilayah Tekolabbua.
(AL/RNN Com.)
