Arman Naway Gaspol Kawal Ranperda Usaha Mikro, Tegaskan Advokasi Hukum dan Inkubator Tak Boleh Mandek
Boalemo – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Boalemo, Arman Naway, S.H, menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan, Kemudahan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro. Ia memastikan regulasi tersebut benar-benar menjadi tameng perlindungan bagi pelaku usaha kecil, bukan sekadar aturan formalitas.
Dalam rapat pembahasan yang digelar Senin (23/2/2026), Arman tampil tegas menyoroti pentingnya jaminan advokasi hukum bagi pelaku usaha mikro yang berhadapan dengan proses hukum. Menurutnya, pelaku usaha kecil kerap berada pada posisi rentan ketika harus berurusan dengan persoalan hukum yang kompleks.
“Pemberian bantuan hukum terhadap pelaku usaha mikro ingin kita pastikan melalui ranperda ini, sehingga pelaku usaha yang berhadapan dengan hukum dapat memperoleh pendampingan,” tegas Arman.
Ia menilai, kehadiran perda ini harus menjawab kebutuhan riil di lapangan. Ranperda tersebut, kata dia, harus menjadi instrumen perlindungan konkret yang memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro di Boalemo.
Tak hanya berhenti pada advokasi hukum, Arman juga memberi perhatian serius terhadap keberlanjutan program inkubator usaha mikro yang selama ini dikelola Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Ia mengakui program tersebut belum berjalan maksimal dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Arman, inkubator usaha harus difungsikan sebagai pusat pembinaan dan penguatan kapasitas, mulai dari pelatihan manajemen hingga peningkatan daya saing produk. Ia menegaskan, melalui perda yang tengah dibahas, keberadaan inkubator tidak boleh lagi berjalan setengah hati.
“Dengan adanya perda ini, inkubator pengembangan usaha mikro harus berjalan dengan baik dan benar-benar mendukung peningkatan kapasitas pelaku usaha,” ujarnya.
Arman memastikan Pansus akan bergerak cepat menyelesaikan pembahasan. Ia menargetkan dalam 60 hari ke depan ranperda tersebut sudah dapat ditetapkan, mengingat prosesnya telah berjalan sekitar dua pekan.
Dalam waktu dekat, ia bersama tim Pansus akan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi serta tim perancang hukum guna menuntaskan daftar inventarisasi masalah (DIM).
Langkah cepat dan tegas Arman Naway ini dinilai sebagai wujud keseriusan DPRD Boalemo dalam membangun ekosistem usaha mikro yang lebih kuat, berdaya saing, serta terlindungi secara hukum.
( Rey )
