Kejari Lubuklinggau Tangani Perkara UU ITE Pertama, Tersangka Pencemaran Nama Baik Dilimpahkan ke PN.
Lubuklinggau — Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau untuk pertama kalinya menangani perkara pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkara tersebut terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik yang melibatkan seorang perempuan bernama Riska binti Alek MS sebagai tersangka, Kamis (22/1/2026).
Kejari Lubuklinggau menegaskan komitmennya untuk memproses perkara tersebut hingga ke persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, Suwarno, melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Lubuklinggau, Armein Ramdhani, menyampaikan bahwa berkas perkara tersangka telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau.
“Perkara atas nama Riska binti Alek MS sudah kami limpahkan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk segera disidangkan. Saat ini kami dari penuntut umum masih menunggu penetapan jadwal persidangan,” ujar Armein.
Ia menjelaskan, tersangka diduga melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam UU ITE.
Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan dan dititipkan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau.
“Tersangka sudah kami tahan dan dititipkan di Lapas Kelas IIA Lubuklinggau. Alhamdulillah, kondisi tersangka dalam keadaan sehat dan baik,” tambahnya.
Adapun pasal yang disangkakan kepada tersangka yakni Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dikaitkan dengan Pasal 407 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
Selain itu, tersangka juga dijerat dengan Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A UU ITE, serta subsider Pasal 45 ayat (6) UU ITE.
Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar, atau subsider 4 tahun penjara dan denda Rp750 juta.
Kejaksaan Negeri Lubuklinggau menegaskan akan menegakkan hukum secara profesional dan transparan, khususnya terhadap tindak pidana di ruang digital.
“Kami berkomitmen menegakkan keadilan. Setiap perbuatan yang melanggar hukum, termasuk pencemaran nama baik melalui media elektronik, akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tutup Armein.(Nasrullah)
