Alarm DPP AKPERSI: Sobang Terjerembap Krisis Layanan Dasar, Pendidikan Rusak, Kesehatan Tersendat, Pertanian Tercekik
JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) melontarkan sorotan keras terhadap kondisi Desa Sobang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, yang dinilai tengah berada dalam krisis serius pelayanan publik. Persoalan yang terjadi tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan menghantam tiga sektor paling vital: pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Ketua Umum DPP AKPERSI, Rono Triyono, S.Kom., S.H., C.EJ., C.IJ., C.BJ., C.F.L.E., C.ILJ., menegaskan bahwa situasi di Sobang mencerminkan kegagalan nyata dalam tata kelola pembangunan desa. Kerusakan bangunan sekolah, akses jalan yang rusak parah, serta terbatasnya layanan kesehatan dan pertanian menjadi bukti bahwa negara belum sepenuhnya hadir bagi masyarakat desa.
"Ketika anak-anak dipaksa belajar di bangunan yang tidak layak, warga kesulitan mendapatkan layanan kesehatan karena akses terisolasi, dan petani tak mampu mengangkut hasil panen akibat infrastruktur buruk, ini bukan lagi kelalaian biasa. Ini adalah ancaman serius terhadap hak dasar warga negara,” tegas Rono Triyono, Jumat (16/01/2026).
Ia mengungkapkan, buruknya infrastruktur jalan desa berdampak langsung pada lumpuhnya aktivitas pertanian. Petani kesulitan menjual hasil panen, distribusi pupuk terhambat, dan biaya angkut melonjak tajam, yang pada akhirnya menekan pendapatan petani kecil.
"Petani tidak hanya kehilangan keuntungan, tetapi juga kehilangan harapan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, ketahanan pangan lokal bisa runtuh,” ujarnya.
Lebih jauh, AKPERSI menilai lemahnya respons pemerintah desa hingga kecamatan memperparah penderitaan masyarakat. Menurut Rono, jika tiga sektor utama sekaligus terpuruk, maka hal tersebut adalah indikator kegagalan sistemik pelayanan publik, bukan sekadar masalah teknis.
"Pendidikan, kesehatan, dan pertanian adalah fondasi desa. Jika ketiganya runtuh bersamaan, maka evaluasi total terhadap kinerja pemerintah wajib dilakukan,” tegasnya.
AKPERSI juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi publik. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik tidak boleh bersikap defensif apalagi bungkam ketika media dan organisasi pers menjalankan fungsi kontrol sosial.
"Diam terhadap penderitaan rakyat sama saja dengan membiarkan krisis membesar. Pejabat publik digaji untuk bekerja, bukan untuk menghindar,” tandas Rino.
Rono Triyono menegaskan, AKPERSI DPD Banten dalam waktu dekat akan melayangkan surat resmi kepada pemerintah daerah terkait. Jika tidak ada langkah konkret dan perbaikan nyata di lapangan, AKPERSI memastikan akan menempuh langkah advokasi lanjutan sesuai mekanisme organisasi.
"Kami tidak akan berhenti. AKPERSI akan mengawal isu ini melalui jalur jurnalistik, advokasi publik, dan pengawasan sosial. Negara wajib hadir ketika fondasi desa mulai runtuh,” pungkasnya.
AKPERSI menegaskan bahwa persoalan Sobang bukan hanya isu lokal, melainkan cermin ketimpangan pembangunan desa yang harus segera ditangani secara serius dan bertanggung jawab.(*)
