AKPERSI Desak Presiden Prabowo Copot Menkomdigi: Judi Online Merajalela, Negara Dinilai Kalah di Ruang Digital
JAKARTA — Gelombang kritik terhadap kinerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kembali menguat. Kali ini datang dari Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) yang secara terbuka mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera melakukan reshuffle kabinet, dengan mencopot Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, menyusul maraknya praktik judi online yang dinilai semakin menggila dan merusak sendi-sendi sosial masyarakat.
Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.ILJ., C.F.L.E, menilai situasi saat ini sudah berada pada level darurat ruang digital. Meski pemerintah mengklaim telah memblokir ribuan situs judi online, Rino menegaskan bahwa langkah itu lebih terlihat sebagai angka-angka di atas kertas, bukan solusi yang benar-benar memutus jaringan.
"Dikatakan ribuan situs judi online sudah diblokir, tetapi faktanya promosi judi online masih merajalela di berbagai platform digital. Ini menunjukkan bahwa kinerja pemberantasan judi online belum maksimal,” tegas Rino.
Menurutnya, promosi judi online masih dengan mudah ditemukan di berbagai platform, mulai dari media sosial hingga konten yang terselip di portal-portal berita. Kondisi ini dianggap sebagai bukti bahwa negara belum mampu mengendalikan ruang digitalnya sendiri, sementara masyarakat menjadi korban yang terus diperas secara sistematis oleh jaringan kejahatan siber.
"Blokir Situs Dinilai Tak Efektif, Bandar Tetap Bebas Beroperasi"
AKPERSI menilai strategi pemblokiran situs semata tidak cukup. Situs dapat berganti domain, aplikasi dapat menyusup melalui jalur promosi, bahkan iklan judi online terus berputar tanpa hambatan berarti. Di sisi lain, masyarakat kecil yang menjadi target utama justru semakin terjebak.
Rino menyebut, bila pemerintah serius, maka yang harus dipukul bukan sekadar “alamat situs”, tetapi jaringannya: sistem transaksi, promotor, afiliator, hingga pola penyebaran iklan yang terus tumbuh seperti virus.
"Kalau hanya blokir-blokir, itu seperti memotong rumput. Akarnya tetap hidup, tumbuh lagi, dan lebih cepat menyebar,” sindirnya.
"Menkomdigi Dinilai Tak Mampu Bekerja Efektif"
AKPERSI menilai kegagalan pengendalian judi online menunjukkan lemahnya kepemimpinan di sektor digital. Karena itu, Rino mendesak Presiden Prabowo menunjuk sosok Menkomdigi yang lebih kompeten, berani, dan paham teknologi, bukan hanya tampil normatif lewat pernyataan, tetapi mampu membangun sistem penindakan yang nyata, terukur, dan konsisten.
"Saya menilai Menkomdigi sudah selayaknya di-reshuffle karena tidak mampu bekerja secara efektif,” katanya.
"Sorotan Lain: Dinilai Abaikan Organisasi Pers"
Tidak hanya soal judi online, AKPERSI juga mengkritik buruknya komunikasi Komdigi dengan organisasi pers. Rino menilai ada kesan tebang pilih dan bahkan diskriminasi terhadap organisasi pers tertentu, padahal pers adalah salah satu pilar utama yang menjadi jembatan informasi pemerintah ke masyarakat.
Ia mengungkapkan, DPP AKPERSI telah dua kali melayangkan surat audiensi kepada Menkomdigi, namun tidak mendapat respons. Bahkan, AKPERSI juga telah mengirimkan surat melalui Wakil Presiden RI agar Menkomdigi atau perwakilannya dapat hadir memberi arahan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) AKPERSI, yang dihadiri perwakilan 33 DPD dan 100 DPC se-Indonesia.
Namun, menurut Rino, permintaan tersebut tetap tidak digubris.
"Ironisnya, surat dari Wakil Presiden dengan Nomor: B-36/KSN/SWP/HM.05/11/2025 yang meminta Menkomdigi menerima audiensi AKPERSI dan memberikan dukungan pun tidak diindahkan. Jika arahan Wakil Presiden saja tidak dijalankan, bagaimana perintah Presiden dapat dilaksanakan?” ujarnya tajam.
Pernyataan ini menjadi pukulan serius, sebab bukan hanya menggambarkan persoalan komunikasi, tetapi juga menyinggung soal kepatuhan birokrasi terhadap arahan pimpinan negara.
"Judi Online Disebut Sudah Menelan Korban, Generasi Bangsa Terancam"
Rino menegaskan bahwa judi online bukan sekadar pelanggaran digital biasa, melainkan bencana sosial yang telah menelan korban nyata. Ia menyebut banyak masyarakat yang mengalami tekanan mental, depresi, hingga kehilangan nyawa akibat jeratan judi online yang memiskinkan secara cepat dan brutal.
Sebagai penguat, ia merujuk data PPATK yang mencatat nilai transaksi judi online sepanjang tahun 2025 mencapai Rp155 triliun. Angka itu dinilai sebagai alarm keras bahwa jaringan judi online masih beroperasi masif dan terorganisir, sementara negara terlihat tertatih mengimbanginya.
"Angka itu bukan kecil. Itu artinya ada sistem besar yang bekerja, dan negara belum berhasil memutusnya,” tegasnya.
"AKPERSI: Reshuffle Bukan Politik, Tapi Penyelamatan Ruang Digital"
AKPERSI menegaskan tuntutan reshuffle ini bukan bentuk kepentingan politik, melainkan langkah penyelamatan ruang digital nasional agar tidak semakin rusak. Selain itu, reshuffle juga dinilai penting untuk membangun kembali hubungan komunikasi pemerintah dengan insan pers secara sehat, setara, dan tanpa diskriminasi.
"Insan pers adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika komunikasinya tidak berjalan baik, maka kebijakan pemerintah pun tidak akan sampai secara utuh ke publik,” kata Rino.
AKPERSI berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas dan konkret demi menyelamatkan ruang digital Indonesia, sekaligus melindungi generasi bangsa dari ancaman judi online yang kini dinilai semakin liar, masif, dan merusak dari dalam. (red)
