Perangkat Sistem Peradilan Pidana Kota Lubuklinggau Gelar Diskusi Implementasi KUHP Nasional.
LUBUKLINGGAU — Perangkat Sistem Peradilan Pidana (SPP) bersama para stakeholder Pemerintah Kota Lubuklinggau melaksanakan diskusi terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional pada Senin (1/12/2025).
Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari langkah persiapan menjelang pemberlakuan KUHP Nasional pada Januari 2026.
Diskusi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh lembaga penegak hukum sehingga penerapan regulasi baru dapat berlangsung optimal, terarah, dan minim hambatan.
Dalam wawancara bersama awak media, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Adithia Bagus Arjunadi melalui Kasat Reskrim AKP M. Kurniawan Azwar menjelaskan bahwa forum ini merupakan inisiatif bersama Forkopimda dan Tim CGS Kota Lubuklinggau sebagai bentuk kesiapan menyeluruh dari semua unsur hukum.
“Diskusi ini digelar untuk memastikan agar pelaksanaan penerapan KUHP Nasional bisa berjalan lancar. Ada sejumlah perubahan mendasar antara KUHP lama dengan yang baru, sehingga harus dipahami secara komprehensif oleh seluruh perangkat,” ujar AKP M. Kurniawan Azwar.
Ia menambahkan bahwa KUHP Nasional merupakan produk hukum yang dirumuskan oleh bangsa Indonesia sendiri dan mengedepankan pendekatan restorative justice. Konsep ini menempatkan pidana penjara sebagai langkah terakhir setelah upaya pemulihan dan pembinaan dilakukan.
“KUHP yang baru mengedepankan penyelesaian perkara melalui mekanisme pemulihan, seperti kerja sosial atau tindakan pembinaan lainnya. Pidana penjara tetap ada, namun ditempatkan pada tahap akhir,” jelasnya.
Selain diskusi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum sosialisasi untuk memastikan seluruh unsur penegak hukum di Kota Lubuklinggau benar-benar siap mengimplementasikan aturan baru tersebut pada awal 2026.
Adapun unsur yang hadir dalam kegiatan ini meliputi:
Kapolres Lubuklinggau AKBP Adithia Bagus Arjunadi beserta jajaran
Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau Suwarno beserta jajaran
Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Hendra Halomoan beserta jajaran
Perwakilan Pemerintah Kota Lubuklinggau
Perwakilan Lapas Kelas IIA Lubuklinggau
AKP M. Kurniawan Azwar berharap kegiatan ini menjadi langkah awal yang baik untuk membangun sinergi antarlembaga dalam menerapkan KUHP Nasional.
“Harapan kita, penerapan KUHP Nasional dapat diimplementasikan bersama-sama dengan baik, lancar, dan tanpa kendala,” tutupnya.
(Nasrullah)
