Klarifikasi Langsung: Dugaan Pemotongan BLT Kesra di Mattiro Sompe Dibantah Warga, Lurah Jamin Transparansi
Pangkep, 20 Desember 2025- Isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra yang sempat beredar cepat di Kelurahan Mattiro Sompe, Kecamatan Liukang Tupabbiring, Kabupaten Pangkep, akhirnya mendapatkan penjelasan secara terbuka melalui pertemuan yang menghadirkan langsung pihak berwenang dan warga penerima bantuan.
Keterangan yang menyebar melalui obrolan masyarakat dan media sosial beberapa hari belakangan telah membuat warga sedikit khawatir, meskipun belum ada laporan resmi yang diterima. Menanggapi keresahan itu, Camat Liukang Tupabbiring, Muhammad Fitri Mubarak, segera mendatangi Kantor Lurah Mattiro Sompe untuk memverifikasi kebenaran informasi. Tanpa ragu, Lurah Mattiro Sompe H. Muhammad Nasir kemudian memanggil Ketua RT, Ketua RW, dan sejumlah warga penerima BLT Kesra untuk melakukan klarifikasi secara terbuka di Aula Kelurahan, yang dihadiri juga oleh perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten.
Dalam pertemuan yang berlangsung damai namun tegas, warga yang menjadi narasumber langsung menegaskan bahwa mereka menerima bantuan sebesar Rp 900.000 secara utuh tanpa ada potongan sedikit pun. "Tidak ada pemotongan sama sekali, kami menerima penuh bantuan tersebut. Bahkan, penyalurannya juga cepat dan teratur," ujar salah satu warga dengan inisial RF, yang menyertakan bukti transfer di ponselnya. Warga lain dengan inisial RA juga menambahkan, "Kami tidak pernah dikenai pungli, baik oleh petugas kelurahan maupun siapa pun. Semua berjalan sesuai prosedur."
Muhammad Fitri Mubarak menyampaikan bahwa klarifikasi langsung ini penting untuk mencegah informasi salah menyebar dan memancing kesalahpahaman di masyarakat. "Kami datang tidak untuk menuntut, tapi untuk memastikan langsung kondisi di lapangan. Setelah mendengar keterangan warga dan melihat bukti, kami yakin bahwa isu ini tidak berdasar," ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah kecamatan akan terus memantau penyaluran bantuan sosial di semua kelurahan agar selalu sesuai aturan.
Sementara itu, Lurah H. Muh Natsir kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi. "Saya tegaskan, serupiah pun saya tidak mengambil hak warga. Bantuan ini adalah hak mereka yang membutuhkan, bukan hak saya atau petugas. Saya juga tidak pernah memerintahkan siapa pun untuk mengambil uang dari bantuan tersebut," tegasnya. Ia juga membuka peluang bagi warga untuk melaporkan apapun yang mencurigakan melalui jalur resmi, baik ke kantor kelurahan, kecamatan, maupun lembaga pengawas.
Dengan adanya pertemuan ini, harapannya isu pungli yang sempat mencuat dapat segera diluruskan dan tidak lagi menimbulkan polemik yang tidak perlu. Pemerintah kecamatan dan kelurahan juga menghimbau masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, serta menempuh jalur resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam penyaluran bantuan sosial.*
( Ahmad Latif/RNN Com.)
