JPKP Pangkep Laporkan Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan PT. Prima Karya Manunggal ke Polda Sulsel
PANGKEP - Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) DPD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) secara resmi melaporkan PT. Prima Karya Manunggal ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) pada Selasa (2/12/2025). Laporan ini terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan indikasi praktik kecurangan yang merugikan pekerja, khususnya kasus pemecatan sepihak terhadap seorang karyawan bernama Ilham Zulkarnain, S.T.
Ketua JPKP DPD Pangkep, Azizah Latif, menyatakan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk komitmen organisasi dalam mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kecil. Kami menerima aduan dari korban dan setelah melakukan investigasi, kami menemukan adanya indikasi pelanggaran hak-hak pekerja yang dilakukan oleh PT. Prima Karya Manunggal, ujarnya.
Lebih lanjut, Azizah Latif, menjelaskan bahwa laporan yang diserahkan ke Polda Sulsel berisi sejumlah bukti dan dokumen pendukung, termasuk kronologi pemecatan, surat kontrak kerja, surat pemecatan, serta identitas pelapor dan korban. JPKP berharap agar pihak kepolisian dapat segera menindaklanjuti laporan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa hak-hak korban dapat dipenuhi. Kami juga berharap agar perusahaan-perusahaan lain di Pangkep dapat lebih memperhatikan kesejahteraan karyawannya dan menghindari praktik-praktik yang merugikan pekerja, tegasnya.
Sementara itu, pihak Polda Sulsel melalui petugas piket Reskrim yang menerima laporan tersebut menyatakan akan segera melakukan verifikasi dan penyelidikan lebih lanjut. Kami akan mempelajari berkas laporan yang diserahkan oleh JPKP dan melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah ada unsur pidana dalam kasus ini," ujar petugas tersebut.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian bagi seluruh perusahaan di Kabupaten Pangkep agar lebih memperhatikan hak-hak pekerja dan menjalin hubungan industrial yang harmonis. JPKP DPD Pangkep sendiri berkomitmen untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik dan memperjuangkan keadilan sosial.*
( Ahmad Latif/RNN Com. )
