JPKP DPD Pangkep Turun Langsung ke Desa Taraweang, Dorong Akses Jaminan Kesehatan Bagi Warga Rentan
Pangkep,- Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung masyarakat kurang mampu dengan melakukan kunjungan langsung ke Desa Taraweang, Kecamatan Labakkang. Kegiatan pendampingan ini ditujukan untuk menindaklanjuti pengaduan warga terkait kesulitan mengakses jaminan kesehatan BPJS Kesehatan, yang dilaksanakan pada Senin (15/12/2025).
Dipimpin langsung oleh Ketua JPKP DPD Pangkep, Azizah Latif, bersama Bendahara DPC JPKP Labakkang, tim pendamping tiba di desa dengan tujuan memastikan hak dasar warga, terutama kelompok rentan, terpenuhi. “Kami hadir bukan hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai penyalur solusi agar setiap warga mendapatkan akses dan kepastian atas jaminan kesehatan yang mereka butuhkan,” ungkap Azizah di sela-sela kegiatan.
Pengaduan yang menjadi pemicu kunjungan ini berasal dari Rahmawati (31), seorang warga Kampung Bontoloa, Desa Taraweang, yang berstatus janda dengan dua anak balita dan belum memiliki jaminan kesehatan aktif. “Kondisi keluarga beliau yang membutuhkan perhatian khusus membuat kami segera bergerak, karena kesehatan anak balita adalah prioritas utama,” tambah Azizah.
Sebelum bertemu langsung dengan keluarga Rahmawati, tim JPKP terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Kepala Desa Taraweang dan perangkat desa terkait. Dari hasil rapat koordinasi, diketahui bahwa Rahmawati telah masuk dalam daftar tunggu pengusulan penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) APBD, dan akan diberikan prioritas apabila kuota dari Dinas Sosial Kabupaten Pangkep tersedia.
Setelah menyelesaikan koordinasi di kantor desa, tim melanjutkan ke rumah Rahmawati untuk melakukan peninjauan kondisi sosial ekonomi secara langsung. Berdasarkan observasi lapangan, keluarga tersebut dinilai berada dalam kategori rentan dan membutuhkan pendampingan berkelanjutan, baik dalam hal akses kesehatan maupun dukungan ekonomi lainnya.
Untuk memastikan anak-anak Rahmawati tetap mendapatkan perlindungan kesehatan dalam waktu dekat, JPKP memberikan solusi jangka pendek dengan menyarankan pendaftaran BPJS Kesehatan Mandiri. “Kami akan membantu proses pendaftaran dan memastikan keluarga ini tidak terlewatkan perlindungan kesehatan saat menunggu realisasi kuota KIS APBD,” jelas Azizah.
Beliau juga menegaskan bahwa pendampingan tidak akan berhenti sampai di situ. “JPKP akan terus mengawal proses pengusulan hingga Rahmawati dan keluarga benar-benar mendapatkan jaminan kesehatan yang layak. Kami juga akan memantau perkembangannya secara berkala,” tegasnya.
Kehadiran JPKP mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Desa Taraweang. Kepala Desa Taraweang, yang tidak ingin disebutkan namanya, menyatakan bahwa kehadiran lembaga pendamping ini sangat membantu menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah daerah. “Kami sangat senang dengan dukungan JPKP, karena ini mempercepat proses penanganan masalah warga dan membuat pelayanan publik lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, JPKP kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang pendampingan kebijakan dan pelayanan publik. Lembaga ini juga konsisten mengusung semangat Pengabdian Tanpa Syarat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil dan kelompok yang paling membutuhkan.*
( Ahmad Latif/RNN Com. )
