Fraksi Gerindra DPRD Pangkep Kunjungi Warga Kurang Mampu yang Belum Tersentuh Bantuan Pemerintah
Pangkep,- Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkep melaksanakan kunjungan lapangan langsung ke lingkungan warga kurang mampu yang mengaku belum pernah merasakan sentuhan bantuan dari pemerintah — sebuah temuan yang menimbulkan refleksi mendalam terkait efektivitas penyaluran program kesejahteraan yang dirancang sebagai instrumen penyejahteraan lapisan bawah masyarakat.
Anggota DPRD Pangkep dari fraksi Gerindra, H. Muh Lutfi Hanafi, SE., yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi II, mengunjungi tempat tinggal warga di Desa Tamangapa, Kecamatan Segeri. Di sana, warga menyampaikan kekhawatiran substantif karena belum pernah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS KESRA) — dua program strategis pemerintah yang ditujukan untuk menurunkan beban ekonomi masyarakat yang terkena dampak fluktuasi perekonomian atau kondisi krisis yang mengancam kesejahteraan dasar.
Secara konseptual, program BLT dan BLTS KESRA dirancang sebagai mekanisme penyaluran bantuan secara langsung ke tangan warga yang memenuhi kriteria objektif: berpenghasilan di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki pekerjaan tetap, atau tinggal di daerah yang rentan terhadap risiko sosial-ekonomi. Implementasinya melibatkan verifikasi data melalui Sistem Terpadu Kesejahteraan Masyarakat (STBM) sebagai fondasi untuk memastikan tepat sasaran, dengan harapan program ini dapat berperan sebagai penyangga sosial yang efektif dalam meredam ketidaksetaraan ekonomi dan memitigasi dampak negatif perubahan perekonomian.
Selama kunjungan, Lutfi dengan kewaspadaan akademis mendengar keluhan warga terkait beban ekonomi yang semakin membelenggu tanpa dukungan bantuan yang seharusnya menjadi pemberi kekuatan untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga. Warga menjelaskan bahwa meskipun telah melakukan pendaftaran dan memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam pedoman program, mereka belum pernah menerima satupun pemberian bantuan sejak inisiasi program tersebut. "Kami mengharapkan pemerintah lebih teliti dalam penyaluran bantuan, agar yang benar-benar membutuhkan dapat merasakan manfaatnya yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai konsep teoretis," ungkap warga dengan nada yang penuh harapan.
Lutfi menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memverifikasi langsung informasi yang diterima dan menjadikan dirinya sebagai jembatan komunikasi yang efektif antara warga dan lembaga pemerintah. "Kami tidak hanya datang untuk mendengar, melainkan juga akan menindaklanjuti masalah ini ke dinas terkait. Tujuan utama kita adalah memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak ada satu pun warga yang terlewatkan — sebuah prinsip yang menjadi landasan keberhasilan setiap program kesejahteraan publik yang bertanggung jawab, sejalan dengan visi kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia," jelasnya dengan tegas dan kejelasan argumentatif.
Setelah memahami secara komprehensif keluhan tersebut, Lutfi berjanji untuk melakukan pengecekan data di Dinas Sosial Kabupaten Pangkep, yang menjadi instansi penanggung jawab teknis pelaksanaan program tersebut. Dia juga menyarankan warga untuk menyiapkan dokumen yang dibutuhkan guna memperbarui data di STBM, sehingga dapat terdaftar dalam program bantuan selanjutnya dengan proses yang lebih optimal. "Kita akan bekerja sama erat dengan dinas agar masalah ini segera teratasi, sehingga warga yang membutuhkan dapat mendapatkan haknya yang layak, sesuai dengan tujuan normatif pembentukan program dan komitmen pemerintah pusat untuk peningkatan kesejahteraan rakyat," tambahnya.
Kunjungan ini merupakan bagian dari program rutin fraksi Gerindra DPRD Pangkep dalam memantau implementasi kebijakan pemerintah di lapangan dan memastikan terpenuhinya kesejahteraan warga kurang mampu. Fraksi tersebut juga berkomitmen untuk melakukan kunjungan ke daerah lain di Kabupaten Pangkep, guna mendengar lebih banyak aspirasi warga dan mencari solusi kolaboratif dalam meningkatkan kualitas penyaluran program kesejahteraan di masa depan. Semua upaya ini dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dan implementasinya di lapangan, serta memastikan bahwa visi kepemimpinan Presiden dapat terwujud secara optimal di tingkat kabupaten.*
( Ahmad Latif/RNN Com.)
