DPRD Pangkep Sidak Mendadak, Minta Pembangunan Koperasi di Lapangan Bola Dihentikan
PANGKEP – Pembangunan Koperasi Merah Putih di atas lahan lapangan sepak bola Kelurahan Bonto Mate’ne, Kecamatan Segeri, Kabupaten Pangkep, menuai sorotan luas setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkep menerima deretan laporan dan keluhan dari warga setempat. Tak lama kemudian, anggota DPRD melakukan inspeksi mendadak ke lokasi, yang juga disaksikan oleh ratusan warga dan Babinsa TNI Mangkaca, Abdul Rahim.
Ketua Komisi II DPRD Pangkep dari Fraksi Partai Gerindra, Lutfi Hanafi, yang memimpin sidak, menyampaikan sikap tegas secepatnya setelah melihat kondisi lapangan yang sebagian sudah dibongkar untuk pondasi gedung. Ia menekankan bahwa pembangunan gedung permanen di atas lahan yang seharusnya digunakan untuk olahraga adalah tindakan yang tidak pantas dan harus dihentikan segera.
“Ini kurang tepat. Harus segera dihentikan. Lapangan bola itu untuk olahraga, bukan untuk bangunan permanen,” tegas Lutfi di tengah hadirnya warga yang memberikan dukungan.
Menurutnya, lapangan sepak bola di Bonto Mate’ne bukan hanya sekadar tempat bermain, melainkan merupakan aset publik yang memiliki fungsi strategis untuk kepentingan masyarakat luas, terutama generasi muda. Tanpa lapangan ini, kata dia, anak muda akan kehilangan tempat untuk berolahraga dan berinteraksi, yang berpotensi menimbulkan masalah sosial.
“Kita harus melindungi ruang publik seperti ini. Generasi muda butuh tempat untuk mengembangkan bakat dan kesehatan fisiknya, bukan diganti dengan bangunan yang hanya menguntungkan sebagian orang,” tambahnya.
Lutfi juga meminta agar pembangunan dihentikan sementara dan menekankan pentingnya melakukan kajian mendalam serta memastikan kejelasan status lahan sebelum ada langkah lanjut. Ia menegaskan bahwa alih fungsi fasilitas umum tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa melalui proses yang benar dan mendapatkan persetujuan masyarakat.
“Saya minta dihentikan dulu. Harus ada kajian yang benar sebelum fasilitas umum dialihfungsikan. Semua harus sesuai peraturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi sikap DPRD, Lurah Bonto Mate’ne, Abdullah Umar, segera menyatakan akan menghentikan sementara pembangunan setelah berkoordinasi langsung dengan anggota DPRD di lokasi sidak. Ia mengakui bahwa ada kekurangan dalam proses persiapan sebelum pembangunan dimulai dan bersedia bekerja sama dengan pihak terkait untuk mencari solusi.
“Kami akan segera memberitahu pihak pengembang untuk menghentikan pekerjaan sementara. Kami juga akan melakukan verifikasi ulang tentang status lahan dan proses izin yang telah diberikan,” kata Abdullah.
Langkah ini diharapkan dapat meredam keresahan warga yang selama ini merasa tidak terlibat dalam proses keputusan pembangunan. Banyak warga yang menyampaikan bahwa mereka baru mengetahui tentang rencana pembangunan setelah pekerjaan mulai dilakukan.
“Saya sangat senang DPRD turun langsung. Lapangan ini sangat penting bagi kita semua – tempat anak-anak bermain, orang dewasa berolahraga, dan masyarakat berkumpul pada acara khusus. Jangan sampai kita kehilangan ruang seperti ini,” ujar, salah satu warga Bonto Mate’ne, yang tidak ingin disebutkan namanya.
Warga juga meminta pemerintah daerah untuk memberi solusi terbaik yang tidak mengorbankan ruang publik. Beberapa di antaranya mengusulkan agar pihak pengembang mencari lahan lain yang lebih sesuai untuk membangun koperasi, sehingga lapangan sepak bola bisa tetap ada untuk masyarakat.
Setelah sidak, DPRD Pangkep menegaskan akan terus mengawal persoalan pembangunan koperasi ini sampai menemukan solusi yang adil dan sesuai aturan. Mereka akan memeriksa kembali proses izin pembangunan, status lahan, dan keterlibatan masyarakat dalam keputusan yang diambil.
“Kami tidak akan tinggal diam. Setiap pembangunan di daerah ini harus sesuai aturan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat. Kita akan memastikan bahwa kasus ini ditangani dengan transparan dan akuntabel,” ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Pangkep, Muhammad Arif.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan mengadakan rapat bersama pihak pemprov, pemkab, dan pengembang dalam waktu dekat untuk membahas alternatif solusi yang memuaskan semua pihak.*
( Ahmad Latif/RNN Com. )
