Gelombang Desakan Transparansi Guncang DPRD Pangkep: Mahasiswa Demo Terkait Dugaan "Bagi-Bagi Fee Proyek
.jpg)
Pangkep – Tuntutan transparansi kembali menggema di Gedung DPRD Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Dua screenshot percakapan WhatsApp yang viral, diduga melibatkan seorang legislator berinisial HI dari Partai NasDem dalam praktik "bagi-bagi fee proyek," memicu aksi demonstrasi mahasiswa pada Senin (24/11/2025). Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkep turun ke jalan, menyuarakan tiga tuntutan utama di halaman kantor DPRD Pangkep.
Massa aksi mendesak HI untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait isi percakapan yang beredar. Mereka juga menuntut Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang tersirat dalam percakapan tersebut. Tak hanya itu, HMI juga mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Pangkep untuk segera memanggil HI dan meminta keterangan resmi terkait isu yang mencoreng nama lembaga legislatif tersebut.
Dalam orasinya, Indra Gunawan, jenderal lapangan aksi, menegaskan bahwa polemik ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. “Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jika tidak benar, jelaskan secara transparan. Kalau ada persoalan, buka ke publik. Jangan biarkan isu ini kabur dan menguap begitu saja,” tegas Indra di hadapan massa yang membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan serupa.
Ketua Umum HMI Cabang Pangkep, Fadli Muhammad, menambahkan bahwa percakapan yang beredar tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk menelusuri persoalan yang lebih besar dan kompleks. “Ini bukan hanya sekadar potongan chat biasa. Ini bisa menjadi awal dari pembongkaran dugaan penyimpangan dalam pengelolaan proyek-proyek di Pangkep. APH, termasuk kepolisian dan kejaksaan, harus turun tangan untuk melakukan investigasi mendalam,” ujarnya dengan nada lantang.
Aksi demonstrasi mahasiswa ini diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Pangkep, H. Tauhid, yang memberikan apresiasi atas laporan dan aspirasi yang disampaikan oleh HMI. Ia berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada Badan Kehormatan DPRD Pangkep. “Terima kasih kepada adik-adik HMI yang sudah menyampaikan aspirasinya secara langsung ke DPRD. Aspirasi ini akan kami teruskan ke Badan Kehormatan untuk segera ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan klarifikasi terkait screenshot WA yang beredar di masyarakat,” kata Tauhid.
Asal-Usul Isu dan Spekulasi Publik
Isu ini mencuat setelah dua screenshot percakapan WhatsApp pertama kali muncul di status WA, kemudian dengan cepat menyebar luas melalui platform media sosial seperti Facebook dan TikTok. Meskipun screenshot tersebut tidak menampilkan identitas lengkap dari pemilik nomor telepon, beberapa potongan kalimat dalam percakapan tersebut memicu spekulasi publik karena berkaitan dengan istilah pembagian persentase, kekhawatiran terhadap aparat penegak hukum, dan penyebutan pekerjaan swakelola.
Beberapa potongan kalimat yang beredar luas antara lain:
- “Janganki harap bisa na ambil 20% itu kerja seokololah krn banyaki dibagi-bagi di situ, disebabkan 10% mn kepala sekolah, mana kejaksaan mana polisi, takutnya nanti emil tidak cukupki pembayarannya…”
- “Pengharapannya itu boska kita sendiri kelolai, tdk natauki bilang dijualki pekerjaannta.”
Dalam tangkapan layar tersebut juga muncul nama panggilan seperti Pablo, Emil, dan Emman, yang semakin menambah misteri dan spekulasi di kalangan masyarakat. Hingga saat ini, belum ada pihak yang dapat memastikan konteks percakapan tersebut secara utuh, maupun mengidentifikasi secara pasti siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
Respons DPRD dan Kelanjutan Aksi
Hingga berita ini diterbitkan, DPRD Pangkep maupun Badan Kehormatan belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai jadwal pemanggilan HI untuk memberikan klarifikasi. Situasi ini membuat spekulasi publik terus bergulir liar, sementara tekanan dari berbagai kelompok masyarakat dan organisasi mahasiswa semakin menguat.
HMI menegaskan bahwa mereka akan kembali turun aksi dengan jumlah massa yang lebih besar jika tidak ada perkembangan berarti dalam waktu dekat. Mereka juga mengancam akan membawa isu ini ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk melaporkannya ke pihak berwajib jika diperlukan.
Analisis Situasi dan Implikasi
Kasus ini menjadi ujian bagi DPRD Pangkep dalam menjaga kepercayaan publik. Penanganan yang lambat dan tidak transparan dapat merusak citra lembaga legislatif tersebut. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi momentum bagi APH untuk membuktikan komitmen mereka dalam memberantas korupsi dan penyimpangan di daerah.
Publik berharap agar kasus ini dapat diusut tuntas secara profesional dan transparan, tanpa pandang bulu. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, maka pelaku harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak terbukti, maka nama baik pihak-pihak yang dituduh harus dipulihkan.*
( Ahmad Latif/RNN Com. )
