Forum Advokasi Kebijakan dan Transparansi Publik Tuntut Penjelasan dan Evaluasi Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau
RNN, COM LUBUK LINGGAU, – Forum Advokasi Kebijakan dan Transparansi Publik menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DISDIKBUD) Kota Lubuklinggau, menuntut penjelasan terbuka terkait program, tanggung jawab, dan penggunaan anggaran pendidikan yang selama ini dikelola oleh Kepala Dinas, Bapak Firdaus Abky. Senin (6/10/2025)
Dalam aksinya, forum ini menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi dunia pendidikan di Lubuklinggau yang dianggap belum menunjukkan kemajuan signifikan. Berbagai persoalan seperti masih terjadinya pelecehan, asusila, kekerasan, bullying di lingkungan sekolah, rendahnya kualitas pengajar, kurangnya inovasi kurikulum, ketimpangan pembangunan sekolah, serta ketidakefektifan penggunaan anggaran menjadi sorotan utama.
Forum menilai bahwa DISDIKBUD Lubuklinggau selama ini terlalu fokus pada angka dan nominal anggaran serta proyek fisik, tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan keterampilan siswa yang sesuai dengan nilai budaya lokal dan tantangan masa depan. Kondisi ini berpotensi mencetak generasi muda yang "tahu banyak, tetapi tidak tahu harus berbuat apa."
Forum juga mempertanyakan kinerja dan prestasi yang telah dicapai selama masa kepemimpinan Bapak Firdaus Abky sebagai Kepala Dinas, sekaligus meminta penjelasan rinci terkait pengelolaan anggaran pendidikan yang mencapai ratusan miliar rupiah, meliputi dana BOS SMP dan SD, gaji ASN, belanja modal, serta belanja operasional.
Selain itu, forum menuntut transparansi dan realisasi bantuan seragam sekolah yang dijanjikan dalam program Linggau Juara, yang sampai saat ini belum terealisasi meskipun telah dijadwalkan sejak April hingga Juli tahun ajaran baru.
Sebagai bentuk tanggung jawab dan demi kemajuan pendidikan di Lubuklinggau, Forum Advokasi Kebijakan dan Transparansi Publik mendesak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengundurkan diri dan meminta Walikota serta Wakil Walikota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DISDIKBUD.
Forum juga menyerukan agar aparat penegak hukum dan lembaga pengawas seperti KPK, BPK, Kejaksaan Tinggi, dan Kepolisian segera melakukan audit dan investigasi terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di Kota Lubuklinggau.(Nasrullah)
