Fauzi Amro Dorong Penguatan Ekosistem Pembiayaan UMKM di Lubuklinggau.
Table of Contents
Kegiatan reses tersebut digelar bersama Badan Supervisi OJK dengan tema “Pengembangan Ekosistem Pembiayaan UMKM melalui Perluasan Akses Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen di Sumatera Selatan (Sumsel)”.
Turut hadir Wali Kota Lubuklinggau H. Rahmat Hidayat, Anggota DPRD Provinsi Sumsel H. Hendra Gunawan, Anggota DPRD Kota Lubuklinggau, jajaran Kepala OPD, perwakilan perbankan, serta ratusan pelaku UMKM.
Dalam sambutannya, Fauzi Amro menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.
“Hari ini kami bersama OJK melakukan kegiatan aspirasi di Kota Lubuklinggau untuk menindaklanjuti Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Kami ingin para pelaku usaha mengetahui bahwa sekarang akses pembiayaan modal sudah lebih mudah,” ujarnya.
Menurut Fauzi, permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM baik di Lubuklinggau maupun daerah lain masih seputar keterbatasan modal. Karena itu, DPR RI mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam proses verifikasi usaha per klaster sebelum memberikan rekomendasi kepada pihak perbankan.
“Kami berharap Pemda melalui Dinas Koperasi dan UMKM dapat melakukan verifikasi terhadap pelaku usaha yang benar-benar layak mendapatkan pembiayaan. Jadi tidak langsung ke bank, melainkan ada rekomendasi resmi dari dinas terkait,” tambahnya.
Fauzi juga mengungkapkan bahwa dari sekitar 13.000 pelaku UMKM di Kota Lubuklinggau, baru sekitar 2.600 yang aktif. Ia berharap Lubuklinggau dapat menjadi role model nasional dalam pengembangan UMKM berbasis klaster dan verifikasi usaha.
Lebih lanjut, Komisi XI DPR RI mencatat bahwa target nasional pembiayaan usaha rakyat sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025 baru terealisasi sekitar Rp197 triliun. Bahkan penyerapan kredit UMKM mengalami perlambatan 0,18 persen pada kuartal kedua tahun 2025.
“Jika penyaluran kredit melambat, ini bisa berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan 5–6 persen oleh Presiden Prabowo. Karena itu, kami mendorong agar dana yang ada di perbankan segera disalurkan ke pelaku UMKM, bukan diendapkan,” tegasnya.
Selain mendorong akses pembiayaan, Fauzi juga meminta Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk memperkuat infrastruktur dan menciptakan pusat-pusat UMKM yang dapat menjadi daya tarik ekonomi baru.
“Kita dorong agar Lubuklinggau punya pusat oleh-oleh dan pusat UMKM yang strategis, misalnya dekat bandara. Produk lokal seperti songket, batik durian, gula merah, dan alpukat khas daerah bisa menjadi ikon kebanggaan kota,” tuturnya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan lokasi usaha gratis tanpa biaya sewa bagi pelaku UMKM, terutama bagi ibu-ibu dan pelaku usaha kecil yang baru merintis.
“Kalau ada tempat usaha tanpa biaya sewa dan tanpa distribusi mahal, insyaallah ini akan menjadi perhatian dan bisa memajukan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BSE OJK Sidharta Utama menegaskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi UMKM bukan hanya terkait pendanaan, tetapi juga perlunya pendampingan dan pembinaan berkelanjutan dalam pengelolaan usaha.
“Selama ini masalah UMKM bukan hanya soal dana, tapi juga bagaimana mereka mendapatkan bimbingan dalam mengelola usahanya,” kata Sidharta.
Menurutnya, sinergi antara OJK, perbankan, dan pemerintah daerah sangat penting. Pemerintah daerah diharapkan dapat menilai dan menyaring UMKM yang memiliki prospek usaha (feasible) sebelum disampaikan ke pihak perbankan.
“Setelah ada penyaringan dari pemerintah daerah, barulah hasilnya disampaikan ke bank. Dengan begitu, bank juga lebih mudah menyalurkan pembiayaan karena sudah ada evaluasi terlebih dahulu,” pungkasnya.(Nasrullah)
