BEM Gorontalo Desak Mendagri Berhentikan Sementara Bupati Bone Bolango: “Negara Tak Boleh Kalah oleh Pejabat yang Bermain Kotor!”
Gorontalo – Desakan keras datang dari Koordinator Isu Hukum dan HAM BEM Nusantara Pusat, yang juga Koordinator BEM Provinsi Gorontalo, Almisbah Dodego, agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) segera memberhentikan sementara Bupati Bone Bolango yang diduga kuat terlibat dalam kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Menurut Almisbah, desakan ini bukan sekadar bentuk tekanan moral, melainkan tuntutan hukum yang berlandaskan konstitusi dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Dalam aturan itu jelas disebutkan, seorang kepala daerah dapat diberhentikan sementara oleh Mendagri jika tengah dalam proses hukum dan diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi,” tegas Almisbah kepada media, Rabu (29/10/2025).
Ia menilai, keberadaan seorang bupati yang terindikasi KKN telah mencoreng marwah pemerintahan daerah. Isu tersebut, lanjutnya, bahkan sudah ramai diberitakan oleh sejumlah media lokal, yang sebelumnya menyoroti dugaan keterlibatan sang bupati dalam praktik koruptif.
“Kasus ini bukan hanya persoalan hukum, tapi juga krisis moral dan integritas pejabat publik. Pembiaran terhadap dugaan korupsi sama saja dengan membiarkan sistem pemerintahan daerah membusuk dari dalam,” ujarnya dengan nada lantang.
Almisbah menegaskan, Mendagri harus mengambil langkah tegas untuk menjaga wibawa hukum dan kepercayaan masyarakat.
"Negara tidak boleh kalah oleh pejabat yang bermain kotor! Hentikan sementara Bupati Bone Bolango demi marwah hukum, moral, dan akuntabilitas pemerintahan,” tandasnya.
Ia juga menambahkan bahwa langkah tegas dari Mendagri akan menjadi sinyal kuat bahwa negara masih berpihak pada keadilan dan rakyat, bukan pada kekuasaan atau kepentingan politik sempit.
“Tidak ada pejabat yang kebal hukum. Bila ada indikasi korupsi, maka harus disikapi secara tegas dan transparan. Bone Bolango membutuhkan pemimpin yang bersih, bukan yang berlumur dosa korupsi,” pungkas Almisbah Dodego.(*)
