Aktivis dan Korban HAM Kecam Upaya Pengaburan Tragedi 1998, Desak Presiden Copot Menteri Kebudayaan
RNN.com - Jakarta, 18 Juni 2025 — Suara perlawanan kembali menggema dari kalangan aktivis, akademisi, dan korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam sebuah pertemuan terbuka di Jakarta. Mereka menyatakan penolakan keras terhadap upaya sistematis yang dinilai berpotensi mengaburkan sejarah kelam bangsa, khususnya tragedi kemanusiaan Mei 1998.
Pertemuan yang dipenuhi semangat juang ini digelar sebagai bentuk reaksi atas pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan yang menyebut tragedi pemerkosaan massal pada 1998 sebagai "hanya rumor". Para peserta forum menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk pelecehan terhadap korban serta upaya pengkhianatan terhadap sejarah dan luka kolektif bangsa.
“Sejarah bukan asumsi, bukan karangan bebas. Ini soal fakta, soal darah dan air mata rakyat,” tegas salah satu aktivis 1998 yang hadir bersama rekan-rekan dari Universitas Indonesia, UNJ, Yogyakarta, hingga Palembang.
Sejumlah tokoh nasional seperti Bung Pandai, Bung Octav, Bung Hengky, dan Ibu Alex turut memberikan pernyataan dalam forum tersebut. Mereka menegaskan bahwa peristiwa Mei 1998 bukan hanya kerusuhan semata, melainkan tragedi sistematis yang mencakup kekerasan, pemerkosaan, hingga penghilangan paksa. Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dinilai telah memberikan cukup bukti atas keterlibatan aparat negara, namun hingga kini para pelaku belum pernah diadili secara tuntas.
Para narasumber juga menyuarakan keprihatinan atas upaya revisi sejarah nasional yang dilakukan secara tertutup dan sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan sejarawan, akademisi, maupun para korban. Dugaan adanya rencana menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional turut memicu gelombang penolakan yang lebih luas.
“Kita melihat desain besar: sejarah diluruskan sesuai versi penguasa, luka dilupakan, pelaku dilindungi, korban dikubur dalam senyap,” ujar seorang akademisi yang hadir dalam forum.
Sebagai bentuk desakan nyata, aliansi ini meminta Presiden Prabowo untuk segera mencopot Menteri Kebudayaan yang dinilai telah mencederai martabat para korban dan mempermainkan memori kolektif bangsa. Jika tuntutan ini tidak direspons, mereka menilai pemerintah tengah mengarahkan bangsa ini pada pengulangan tragedi melalui narasi rekonsiliasi yang palsu.
Pertemuan ini menjadi pengingat bahwa bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan sejarahnya. Para aktivis dan korban menegaskan komitmen mereka untuk terus bergerak, menggandeng media, publik, serta jaringan korban di seluruh Indonesia guna melawan segala bentuk penghapusan sejarah demi menegakkan kebenaran dan keadilan.(Supriyadi)
